Breaking News:

Berita Pamekasan

Kantor DKPP Pamekasan Didemo, Massa GMNI Desak Penjualan Pupuk dari Kios Sertakan Nota Penjualan

GMNI Pamekasan mendesak pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2021 ini menggunakan nota penjualan.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Massa GMNI Cabang Pamekasan saat mendemo Kantor DKPP Pamekasan, Rabu (10/3/2021). 

Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan, Madura, menggelar demo di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Madura, Rabu (10/3/2021).

Massa aksi yang mayoritas memakai jas merah itu mendesak Kepala Dinas DKPP Pamekasan agar pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2021 ini menggunakan nota penjualan.

Mereka menilai, pada tahun 2020 lalu, pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani oleh kios di Bumi Gerbang Salam ada indikasi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Baca juga: Dibuang ke Tempat Sampah, Bayi Perempuan Kritis setelah Ditemukan Tanpa Pakaian, Alami Hipotermia

Baca juga: Jumlah Vaksin Covid-19 Tak Mencukupi, Ribuan Nakes di Sampang Terpaksa Divaksin Katagori Multi Dous

Baca juga: Identitas Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Akibat Dibacok Diketahui, Korban Warga asal Madura

Korlap Aksi yang juga sebagai Ketua Umum GMNI Cabang Pamekasan, Baika Barok mengatakan, DKPP Pamekasan sebagai leading sektor pendistribusian pupuk agar segera mengevaluasi terkait kinerja pengawas dan kios-kios pendistribusian pupuk.

Sebab, kata dia, di tahun 2020 lalu, terjadinya penjualan pupuk bersubsidi di atas harga HET, ada indikasi lemahnya kinerja DKPP Pamekasan.

"Pemkab melalui DKPP Pamekasan agar segera menginstruksikan semua pelaku kios pupuk bersubsidi untuk menggunakan nota penjualan kepada petani sebagai bentuk pengawasan, transparansi dan mengantisipasi terjadinya penjualan di atas Harga yang telah ditetapkan," kata Baika Barok.

Selain itu, GMNI Cabang Pamekasan mendesak Kepala DKPP Pamekasan agar segera merealisasikan secara maksimal program Kartu Tani.

"Temuan kami di bawah, ada petani yang telah memiliki kartu tani tapi masih mendapat harga di atas HET," ungkapnya.

Baca juga: Kabupaten Sumenep Zona Kuning Covid-19, Kegiatan yang Mengundang Massa Tetap Dilarang, Ini Alasannya

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Kota Surabaya Belum Dibuka, Bisa Diterapkan Jika Zona Risiko Rendah Covid-19

Terpisah, Kepala DKPP Pamekasan, Ajib Abdullah menyampaikan, usulan masa aksi terkait nota penjualan yang harus dikeluarkan oleh kios kepada petani merupakan kewenangan kios.

Sedangkan DKPP Pamekasan, menurut dia, tidak memiliki kewenangan.

"Yang berkewenangan mengeluarkan nota itu kios, bukan saya. Kalau saya yang menyetujui atas solusi itu dan kios tidak mengeluarkan maka nanti saya yang salah. Jadi yang berhak mengeluarkan nota itu kios bukan dinas di aturannya memang kios yang harus mengeluarkan nota pada saat ada pembelian," tutup mantan Kadishub Pamekasan ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved