Breaking News:

Berita Ponorogo

Buntut Biaya Pemakaman Mahal di Kelurahan Kepatihan, Sekda Panggil 26 Lurah di Kabupaten Ponorogo

Viral biaya pemakaman di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo yang membutuhkan biaya hingga Rp 5 juta.

TRIBUNMADURA.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono. 

Reporter: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, PONOROGO - Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono berencana memanggil sebanyak 26 Lurah di Kabupaten Ponorogo.

Pemanggilan ke-26 Lurah itu dilakukan setelah viralnya biaya pemakaman di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang membutuhkan biaya hingga Rp 5 juta.

Baca juga: Hamil di Luar Nikah, Gadis Ponorogo Lahirkan Bayi di Kamar Mandi, Potongan Kayu Akhiri Nyawa Anaknya

Baca juga: Tak Kenal Waktu, PSK di Kota Malang ini Tetap Beroperasi saat Ramadan 2021, Endingnya Kena Razia

Baca juga: Terminal Patria Kota Blitar Layani Tes GeNose, 10 Penumpang Setiap Hari akan Diskrining Acak

Agus Pramono mengatakan, pemberlakuan tarif tertentu untuk biaya pemakaman tidak mempunyai payung hukum yang legal sehingga bisa saja disebut pungutan liar.

Apalagi jika besaran tarif pemakaman tersebut tinggi hingga memberatkan keluarga jenazah.

"Memang kejadian seperti ini banyak yang ada di kelurahan, namun nilainya tidak sebesar itu (Rp 5 juta)," kata Agus, Kamis (15/4/2021).

"Oleh karena itu Pemda akan melakukan inventarisasi dengan mengundang kepala kelurahan yang ada di Ponorogo," sambung dia.

Di sejumlah kelurahan, lanjut Agus, biaya yang selama ini ditarifkan berkisar Rp 200 ribu dan dikelola langsung oleh juru kunci makam.

Uang tersebut digunakan untuk perawatan makam serta upah bagi juru kunci makam.

Baca juga: Tempat Wisata di Kota Blitar Berpeluang Kembali Buka saat Lebaran 2021, Syarat ini Wajib Dipenuhi

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2021 di Trenggalek, Pemkab Usulkan 285 CPNS dan 729 PPPK 2021, Ini Rinciannya

"Kalau untuk krisis lahan, tentu kita akan berupaya mencarikan tempat pemakaman umum yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan tata ruang," jelas Agus.

Untuk itu Agus memperingatkan kepada Lurah, jika memang ada masalah dan akan mengambil kebijakan tertentu harus disampaikan ke pejabat diatasnya.

"Lurah menyampaikan ke camat dan camat ke kita, pasti pemerintah akan mengambil kebijakan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan," tutup Agus.

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved