Berita Bangkalan
Menkeu Sebut Belanja Pegawai di Bangkalan Boros, Ketua DPRD: Kami Tunggu Hasil Evaluasi dari Timgar
Sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas tidak seimbangnya postur belanja pegawai dan belanja modal pada APBD Bangkalan ditindaklanjuti Pemkab.
lihat foto
Reporter: Ahmad Faisol| Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyoroti Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang paling boros mengalokasikan APBD untuk belanja pegawai dibanding belanja modal
Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron memastikan segera mengevaluasi pelaksanaan belanja anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama jajaran organisasi perangkat dearah (OPD) dan komponen masyarakat.
Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad angkat bicara terkait hal tersebut.
“(Seluruh OPD) segera tindak lanjuti apa yang telah diinstruksikan Bapak Bupati. Kami tunggu hasil evaluasi dari Timgar. Nanti kami akan lihat sejauh mana hasil efisiensi yang telah dilakukan,” tegas politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Ra Fahad itu kepada TribunMadura.com, Kamis (27/5/2021).
Baca juga: Keponakan Mahfud MD Bongkar Grup WA Berisi Tokoh Penyebar Hoaks, Sempat Masuk Tapi Malah Dikeluarkan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Inrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (24/5/2021) membeberkan, tingkat rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen.
Namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata.
Seperti halnya Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur yang menghabiskan belanja dan gaji pegawai hingga di atas rata-rata, yakni di angka 50 persen.
Sedangkan di tingkat kota, rata-rata belanja pegawai mencapai 35,7 persen. Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur menjadi yang terendah di angka 27 persen.
Sri Mulyani menyebut, tingginya angka belanja pegawai dibanding belanja modal menyebabkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah pusat tidak berjalan maksimal.
“Kami sudah menyimak, sekali lagi, segera kita berbenah secara menyeluruh terhadap postur APBD kita, tindak lanjuti apa yang menjadi penilaian Menteri Keuangan,” ungkap Ra Fahad.
Salah satu faktor pendongkrak tingginya belanja pegawai pada APBD Kabupatem Bangkalan yakni banyaknya Tenaga Harian lepas (THL). Data yang dihimpun TribunMadura.com dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019, total jumlah THL mencapai kurang lebih 4.200 orang.
“Memang komposisi APBD Bangkalan berada pada posisi yang tidak ideal, karena besarnya belanja pegawai, tunjangan, serta honor tenaga harian lepas. Kondisi ini tentu saja menjadi beban APBD kita,” terangnya.
Kendati demikian, lanjut Ra Fahad, evaluasi dan efisiensi tentunya tidak mengesampingkan langkah-langkah dalam upaya menggali semua potensi sumber pendapatan daerah agar postur APBD Kabupaten Bangkalan nantinya menjadi ideal.
Baca juga: Pilkades Pamekasan Serentak 2021, Diprediksi Akan ada Sekitar 550 TPS yang Tersebar di Pamekasan
Simak artikel lain terkait Kabupaten Bangkalan, Madura, Bupati Bangkalan
FOLLOW US:
