BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI, Siswi Sumenep Dirudapaksa hingga Rekrutmen CPNS 2021 Pamekasan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuka penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021.

Ada sebanyak 1.128 formasi CPNS 2021 yang dibuka di Kabupaten Pamekasan.

Kasubid Formasi dan Pengadaan Aparatur BKPSDM Pamekasan, Abdul Malik mengatakan, jumlah penerimaan CPNS 2021 sebanyak 1.128 itu terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rinciannya, sebanyak 245 formasi CPNS dan PPPK sebanyak 883 formasi.

Menurut dia, rekrutmen CPNS 2021 Pamekasan ini, khusus tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Sedangkan PPPK, khusus untuk guru.

"Awalnya kami mengusulkan sekitar 1.200 formasi, tapi yang disetujui 1.128 formasi," kata Abdul Malik kepada TribunMadura.com, Rabu (26/5/2021).

Pria yang akrab disapa Malik itu juga menjelaskan, proses pendaftarannya, masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Ia mengingatkan kepada masyarakat setempat yang ingin mendaftar seleksi CPNS maupun PPPK, agar tidak tergiur dengan calo yang menjanjikan kelulusan.

Karena saat tes berlangsung sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, yang hasilnya bisa langsung diketahui oleh peserta setelah selesai mengerjakan soal ujian.

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Soroti APBD Bangkalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti 30 daerah yang belanja pegawainya masih tinggi. Satu di antaranya adalah Kabupaten Bangkalan.

Hal ini membuat Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangkalan segera melakukan evaluasi terhadap komposisi APBD terutama pada pos belanja pegawai yang dinilai masih tinggi dibandingkan belanja modal.

Hal itu disampaikan Ra Latif usai Pelantikan Pengganti Antarwaktu Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, dan Pengukuhan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mrandung, Kecamatan Klampis, di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (26/5/2021).

“Masing-masing OPD kita kaji bersama, segera lakukan evaluasi. Sering kami sampaikan, komposisi APBD kita sedang tidak sehat, 60 persen untuk belanja dan gaji pegawai,” tergas Ra Latif.