Breaking News:

Berita Pamekasan

DPRD Pamekasan Janji Perjuangkan Dana Bagi Hasil Ekplorasi Migas di Tanjung Lebih Besar dari UU

Forum Pemerhati Migas Pamekasan (FPMP) mengusulkan dana bagi hasil minyak dan gas ekplorasi migas di titik lepas Pantai Tanjung lebih besar dari UU.

Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/MUCHSIN
Koordinator FPMP M Suli Faris (baju batik coklat kombinasi putih) menyerahkan map berisi poin-point migas kepada Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman (berkopiah, mengenakan baju batik merah kombinasi biru muda) di ruang Paripurna DPRD Pamekasan, Kamis (3/6/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASANDPRD Pamekasan mendukung usulan Forum Pemerhati Migas Pamekasan (FPMP) dalam dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas).

Sebelumnya, FPMP mendesak agar Pemkab Pamekasan menerima dana bagi hasil minyak dan gas lebih besar dari ketentuan undang-undang.

DPRD Pamekasan berjanji akan membantu dan mengawal hingga DBH migas di Pamekasan lebih besar dari ketentuan undang-undang bisa terwujud.

Keputusan ini diklaim dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyakat Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman mengaku, masih belum tahu adanya rencana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Sampang, Medco Energy Sampang Pty Ltd melakukan ekplorasi migas di titik lepas Pantai Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI, Pertemuan 4 Bupati se Madura hingga Adik Mahfud MD Jadi Rektor

Namun demi kepentingan Pamekasan, Fathor Rohman berharap, ekplorasi migas ini membawa manfaat bagi Pamekasan.

“Madura merupakan penghasil migas, namun DBH yang diterima besarannya sama dengan daerah lain yang tidak memiliki migas," ucap dia di hadapan sejumlah pemuda FPMP, Kamis (3/6/2021).

"Kalau besaran yang diterima hanya sebesar itu, sungguh sangat tidak layak," sambung dia.

"Karena itu, DBH ini sudah diatur dalam undang-undang, namun kami tetap berusaha bagaimana DBH itu, tetap lebih besar darai ketentuan undang-undang,” kata Fathor Rohman.

Fathor Rohman mengungkapkan, jika besaran DBH itu sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang, maka pihaknya akan mengajukan blok khusus atau ontomi khusus bagi Madura. Sehingga DBH yang telah ditetapkan pemerintah itu tida bisa diterapkan lagi.

Baca juga: Rencana Ekplorasi Migas di Desa Tanjung Pamekasan, Pemkab Didesak Kaji Ulang soal Dana Bagi Hasil

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved