Blokade Pintu Pagar, Massa Demo Tagih Janji Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tutup Tambang Ilegal

Reporter: Muchsin Rasjid| Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Demo tambang ilegal dilakukan oleh ratusan kader PMII Pamekasan di kantor Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRD Pamekasan. Kamis, (17/06/2021).

Mereka mendesak pemkab memberikan tindakan tegas terhadap para penambang liar di Pamekasan, yang sudah berlangsung lama.

Sebab, sampai saat ini ulah penambang liar itu merusak kelestarian lingkungan hidup yang sewaktu-waktu bisa mendatangkan bencana.

Pengunjuk rasa itu bergerak dari Monumen Arek Lancor, sebagian berjalan kaki, mengendarai sepeda motor dan menumpang mobil pikap, lengkap dengan sound sistem.

Di sepanjang perjalanan, menuju kantor pemkab, mereka berorasi bergantian mengungkapkan tuntutannya kepada pemkab.

Sampai di depan pintu pagar, mereka mengungkapkan dari 13 kecamatan dan 189 desa dan kelurahan, terdapat sekitar 219 tambang yang satupun tidak mengantongi izin. Namun, sampai sekarang pemerintah tidak serius dalam menertibkan penambang ilegal ini, karena tetap dibiarkan beroperasi.

Ketua PMII Pamekasan, Mohammad Lutfi, dalam orasinya menyatakan, kedatangannya kali ini untuk menagih janji bupati yang akan menertibkan tambang ilegal. Sebab pada Juni 2020 lalu, tuntutan serupa sudah pernah disampaikan di sini. Tetapi kenyataannya, seruannya tidak didengar dan dibiarkan berlalu begitu saja.

“Penambangan liar ini jelas-jelas melanggar aturan. Kenapa masih dibiarkan. Karena itu, kami tegaskan kami menagih janji pemerintah di sini. Baik eksekutif, legislatif dan penegak hukum agar menertibkan penambang liar,” kata Mohammad Lutfi.

Kemudian, massa memblokade pintu masuk dan pintu ke luar pemkab. Akibatnya, sejumlha aparatur sipil negara (ASN) yang mau pulang kantor terpaksa bertahan di dalam, karena tak bisa ke luar, lantaran pintunya ditutup massa. Sehingga di antra ASN lompat pagar, pulang dijemput keluarganya.

Saat itu, kedatangan mereka ditemui Plh Sekdakab Pamekasan, Agus Mulyadi, Kepala Satpol PP Pamekasan, Kusairi dan anggota DPRD, Khalil Anwari. Namun massa tidak mau mendengarkan penjelasan mereka, sebelum bertemu dengan bupati dan mendengar langsung jawaban bupati.

Simak artikel lain terkait Kabupaten Pamekasan, Madura, Monumen Arek Lancor

FOLLOW JUGA: