Penyekatan di Jembatan Suramadu

Muncul Isu Diskriminasi Warga Madura, Pemkot Surabaya Luruskan soal Kegiatan Penyekatan di Suramadu

Muncul adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Jembatan Suramadu.

TRIBUNMADURA.COM/BOBBY KOLOWAY
Pemkot Surabaya bertemu beberapa tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura, Kamis (17/6/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya bertemu beberapa tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura, Kamis (17/6/2021).

Pertemuan Pemkot Surabaya dengan beberapa tokoh dan ormas Madura ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas dalam audiensi ini.

Pembahasan itu di antaranya, meluruskan adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di Jembatan Suramadu.

"Salah satunya adalah terkait diskriminasi, tapi bukan menyangkut ras (golongan)," kata Irvan seusai kegiatan audiensi.

Baca juga: Kegiatan Penyekatan di 2 Sisi Jembatan Suramadu, Bupati Bangkalan: Tak Ada Diskriminasi Warga Madura

"Diskriminasi yang dianggap oleh mereka (ormas) adalah diskriminasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota," sambung dia.

Menurut dia, salah satu ormas menilai bahwa kebijakan penyekatan di akses Jembatan Suramadu sisi Surabaya ini merupakan bentuk diskriminasi kebijakan.

Pihaknya lantas memberikan pemahaman. Yang mana, penyekatan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Apalagi, bukan hanya yang menuju Surabaya saja yang diperiksa, namun juga yang berangkat ke Bangkalan.

Akhirnya, mereka menyadari bahwasanya kebijakan tersebut bukanlah sebuah diskriminasi.

"Setelah kita berikan pemahaman, mereka menyadari bahwa ini bukan sebuah diskriminasi," katanya.

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER HARI INI Aksi Dua Wanita Saling Jambak hingga Kabar Mutasi Bripka Angga

"Ini memang sebuah upaya untuk memutus mata rantai dan mereka memahami," sambung dia.

"Karena kan tidak bisa keluar dari 3T, Testing, Tracing dan Treatment," ujarnya.

Apalagi, Irvan menyatakan, sebelum diterapkannya kebijakan penyekatan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah melakukan koordinasi dan meminta izin persetujuan dengan beberapa pemangku kepentingan. Baik itu Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya maupun Kapolda Jatim.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved