Penyekatan di Jembatan Suramadu

Muncul Isu Diskriminasi Warga Madura, Pemkot Surabaya Luruskan soal Kegiatan Penyekatan di Suramadu

Muncul adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Jembatan Suramadu.

TRIBUNMADURA.COM/BOBBY KOLOWAY
Pemkot Surabaya bertemu beberapa tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura, Kamis (17/6/2021). 

"Ini sudah dikoordinasikan semua. Apalagi Pak Wali Kota selalu menyatakan bahwasanya Bangkalan, Madura ini satu kesatuan dengan Surabaya. Karena banyak juga warga dari Madura yang tinggal dan mencari nafkah di Surabaya," ungkap dia.

Di samping meluruskan isu soal diskriminasi, Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga meminta pelonggaran masa berlaku hasil swab. Serta, percepatan proses screening di penyekatan.

"Jadi memang sudah ada percepatan yang dilakukan oleh Dinkes (Dinas Kesehatan) Surabaya. Jadi, seperti contohnya kalau swab antigen cukup menunggu 15 menit. Dan swab PCR pun itu tidak menunggu hari lagi, tapi jam," terangnya.

Pihaknya menjelaskan masa waktunya (hasil swab) itu bukan ditentukan pihaknya. "Namun, sesuai petunjuk pedoman dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Jadi bukan kita yang menentukan masa berlaku waktu itu," jelas dia.

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya ini mengungkapkan, bahwa Satgas Covid-19 Surabaya terus melakukan evaluasi terkait penyekatan di akses Suramadu. Bahkan, evaluasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta Pemerintah Provinsi Jatim.

Selain itu, Irvan menyebut ormas dan tokoh Madura ini bersepakat untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Terlebih, mereka juga siap membantu petugas di penyekatan dan menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Mereka sepakat akan membantu untuk pelaksanaan penyekatan ini. Sebab, semata-mata juga untuk memutus mata rantai dan juga memberikan perlindungan kepada warga Madura sendiri," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Aliansi Madura Perantau (AMP), Nawadi menyatakan, bahwa viralnya soal diskriminasi ini ternyata hanya sebuah pemelintiran. Karena itu, audiensi ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar.

"Jadi mulai sekarang kita berkomitmen, dengan elemen masyarakat, dengan seluruh organisasi Madura. Kita bahu membahu, kita gotong royong terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Madura," kata Nawadi.

Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Madura Asli (MADAS), Berlian Ismail Marzuki. Dia mengaku sepakat dengan upaya pemerintah dalam memutus laju penyebaran Covid-19.

Bahkan, pihaknya juga siap menyosialisasikan kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Kita kepingin seluruh orang Madura patuhi protokol kesehatan," katanya.

"Masalah yang viral barusan itu hanya karena miskomunikasi. Takutnya, dari pihak masyarakat Madura ekonomi kena. Karena apa? di lapangan sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi masalah prosedural, swab," terangnya.

Sementara itu, Korlap Aksi Gerakan Selamatkan Jatim (GAS Jatim), Bob Hasan menyampaikan, bahwa aksi yang dilakukannya ini merupakan bentuk aspirasi dari beberapa elemen masyarakat Madura. Pada intinya, pihaknya ingin agar penyekatan ini jangan sampai menyebabkan kerumunan.

Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah agar pelaksanaan swab di akses Suramadu tidak hanya dilakukan satu titik lokasi. "Bagaimana agar ada beberapa posko yang harus kita didirikan," katanya.

Di Bangkalan sudah mulai mendirikan posko untuk swab juga dari pihak provinsi dan Pemkab Bangkalan. "Ini yang akan meminimalisir adanya kerumunan, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Bob Hasan. (bob)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved