Gerilya Puan Maharani hingga Airlangga Hartarto Pasang Baliho, Pakar: Para Kader Tak Berani Melarang

Sebab, menurut Lely, komunikasi politik partai di Indonesia masih dipengaruhi oleh tindakan paternalisme.

"Sebenarnya di balik mereka yang beriklan itu ada tokoh-tokoh partai yang menjadi penggagas. Tapi jangan lupa model komunikasi politik kita masih dibatasi oleh situasi yang bersifat paternalisme."

"Jadi mereka tidak berani ngomong ke ketua partai untuk jangan dulu iklannya dipajang, karena ada sifat ewuh pakewuh di antara orang-orang di partai politik itu sendiri."

"Apalagi kalau yang menjadi penggagas ketua tertinggi partai," jelas Lely.

PDI-P Sebut Polemik Baliho Puan Maharani Dibesar-besarkan

Politisi PDIP, Kapitra Ampera, ikut buka suara menanggapi tren baliho dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di berbagai daerah sejak Juli 2021 lalu.

Tren baliho tersebut akhirnya menjadi polemik karena tersebar bersamaan dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Namun, Kapitra menilai, persoalan tentang baliho tersebut justru dibesar-dibesarkan oleh beberapa pihak.

"Kita terlalu dangkal, ini kan inisiatif kader untuk berbuat sesuatu terhadap kader lain yang punya potensi untuk membangun Republik ini."

"Orang luar melihat sesuatu itu menjadi absolut dan sekarang trennya membesar-besarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada," kata Kapitra, dikutip dari tayangan YouTube tvOne, Rabu (11/8/2021).

Menurut Kapitra, persoalan baliho menjadi polemik sengaja digiring oleh beberapa pihak yang selalu berprasangka buruk.

Padahal, ia menilai, tidak ada salahnya untuk tetap berpolitik di masa pandemi Covid-19.

"Kita ini selalu berprasangka buruk sama orang, sehingga apapun yang dibuat menjadi blunder."

"Apakah dengan pandemi semua hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif."

"Dan legislatif bekerja mengawasi eksekutif bagaimana pandemi ini diatasi, tapi ada hak-hak personal yang melekat yang juga tidak boleh dirampas," katanya.