Berita Surabaya
Desak Relaksasi PPKM, Anggota DPRD Surabaya Minta Warung dan PKL Diizinkan Buka Sampai 22.00 WIB
Pelonggaran penerapan PPKM tersebut terutama untuk sektor ekonomi warga. Sebab mandeknya ekonomi warga ini bisa berdampak luas.
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
"Ini tantangan semuanya untuk membangkitkan ekonomi warga yang ambruk. Omzet ekonomi warga rontok hingga 90 persen. Saya mendesak agar bertahap semua Warung warga dan PKL diizinkan buka dengan Prokes ketat," tandas Mahfudz.
Politisi muda PKB ini menegaskan bahwa dalam penerapan PPKM level 4 nasional tidak bisa kaku dan terpusat.
Apalagi situasi di daerah sudah terkendali.
Biarkan ekonomi bergerak dgn prokes ketat, vaksin terus dilakukan.
Mahfudz mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembatasan untuk pergerakan ekonomi. Saat ini semua sisi ekonomi warga harus dibuka.
Vaksinasi jalan terus, percepatan penanganan covid dikebut, dan pemulihan ekonomi wajib didorong.
"Oke, Soal PPKM ini adalah instruksi pemerintah pusat. Kepala daerah mestinya punya hak otonomi daerah untuk berani melakukan terobosan kebijakan prowong cilik," imbuh Mahfudz.
Saat ini ada total 48 Sentra Wisata Kuliner di seluruh Surabaya.
Sementara ada ribuan PKL dan Warung makan, semuanya tidak jualan.
Mereka mengeluh ke anggota dewan dari PKB itu kini banyak yang harus ditagih debt collector karena cicilan motor gak bisa bayar.
Bahkan juga berurusan dengan rentenir dikejar bank harian.
"Kita punya pengalaman saat PPKM Mikro. Semua sektor usaha dibuka dengan asesment dan Prokes ketat dan berjalan. Fasilitas publik juga dibuka. Ekonomi warga mulai berjalan. Begitu PPKM darurat diberlakukan, rontok," ungkap Mahfudz. (Faiq)
