Keluhkan Aturan Royalti, Kondektur Bus Kritik Halus DPR: Isinya Penyanyi dan Artis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Penampilannya necis, kemeja rapi, celana hitam licin.

Di saku bajunya menonjol tumpukan karcis dan spidol hitam yang jadi senjatanya sehari-hari.

Tirta kondektur Bus Eka itu tampak cekatan mencari penumpang.

Di sela kesibukannya, ia melontarkan keluhan di dunia perbusan.

"Lha iya, orang Indonesia dilarang muter lagu Indonesia," ujarnya, Senin (18/8).

Tirta bercerita, beberapa perusahaan otobus (PO) kini lebih berhati-hati menyalakan musik dalam perjalanan.

Perusahaan di tempatnya kerja sudah melarang kru bus menyetel lagu.

Sebab ada kebijakan menghidupkan lagu bisa bisa dianggap melanggar aturan hak cipta dan memicu tagihan royalti. 

Baca juga: Takut Kena Royalti, PO Larang Kru Putar Musik di Dalam Bus: Konsekuensinya Bisa Rugi Kami

“Daripada kena masalah, banyak PO akhirnya melarang kru bus muter tape,” katanya.

Padahal, bagi kru bus, musik ibaratnya menjadi teman setia di jalanan.

Lagu-lagu koplo sering jadi pengusir kantuk.

Ia sendiri tidak setuju bila sekadar memutar lagu di perjalanan langsung dikaitkan dengan pungutan.

Sebab, musik di bus untuk hiburan buat penumpang dan awak bus.

Bukan untuk komersial.

Kini, perjalanan panjang tanpa musik perlahan jadi suasana baru di sejumlah bus antarkota.

Sepi tanpa irama. Suara  deru mesin dan dengung ban yang menemani.

Bagi Endik, aturan ini seperti menghilangkan warna di tengah kerasnya hidup di jalan.

"Tapi gimana lagi, sekarang DPR isinya penyanyi, artis. Kita sebagai wong cilik ya wes, ngikuti saja. Gak boleh, ya sudah dituruti,” ucapnya.