Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Sampang

BREAKING NEWS - Aliansi Mahasiswa Sampang Minta DPRD Gunakan Hak Interpelasi Cabut SK Pilkades 2025

Aliansi Mahasiswa Sampang meminta para anggota dewan agar gunakan hak interpelasi dan fungsinya menolak secara kelembagaan terkait SK Pilkades 2025.

TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Aliansi Mahasiswa Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, Rabu (1/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Sejumlah aktivis yang menamakan Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) geruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (1/9/2021).

Aksi turun jalan tersebut sebagai penolakan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 111 desa yang ditunda pada 2025 mendatang.

Tak pelak, para demonstran berorasi menyisiri jalan, mulai KH. Wahid Hasyim hingga ke depan gedung DPRD dengan atribut aksi.

Seperti alat pelantang dan poster berunsur kritik, salah satunya bertuliskan 'Tolak Pilkades 2025'.

Aliansi Mahasiswa Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, Rabu (1/9/2021).
Aliansi Mahasiswa Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sampang, Rabu (1/9/2021). (TribunMadura.com/Hanggara Pratama)

Koordinator aksi, Moh. Riswanto mengatakan, bahwa kedatangannya ke kantor DPRD Sampang untuk meminta para anggota dewan agar menggunakan hak interpelasi dan fungsinya menolak secara kelembagaan terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tentang Pilkades serentak pada 2025.

"Kami meminta untuk dijadikan pertimbangan pelaksanaan Pilkades tersebut agar digelar 2022/2023," ujarnya.

Menurutnya, jika pelaksanaan Pilkades akan digelar 2015 pemerintah daerah akan mengisi kekosongan kursi Kepala Desa (Kades) dengan Pejabat Sementara (Pj).

Sehingga, berpotensi terjadinya jual beli jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

"Saya khawatir Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Probolinggo yang indikasinya jual beli jabatan juga terjadi di Sampang," terangnya.

Maka dari itu dirinya berharap agar DPRD Kabupaten Sampang menolak secara kelembagaan terkait pelaksanaan Pilkades 2025.

Sementara, dalam aksi tersebut Ketua DPRD Sampang, Fadol dengan didampingi anggota dewan lainnya menjumpai para demonstran dan menghargai aksi mereka.

Namun, dirinya tidak memberikan tanggapan secara detail sebab menginginkan masalah itu dibicarakan di dalam gedung DPRD dengan suasana yang lebih tenang.

"Silahkan tulis nama koordinatornya dan nomor hp agar kami hubungi dan bisa dibicarakan di dalam Gedung DPRD," katanya dengan lantang di depan demontran.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved