Berita Sampang
Demo Mahasiswa Dugaan Kecurangan BPNT Diwarnai Aksi Dorong, Terungkap Penyebabnya
Jalannya aksi diwarnai dengan aksi dorong antara para demonstran dengan pihak pengamanan dari Polres Sampang.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Mahasiswa di Kabupaten Sampang tak mendapat respon dari Bupati dan Wakil Bupati Sampang saat menggelar aksi demo, Senin (7/3/2022).
Aksi turun jalan itu tentang penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) di Kota Bahari yang diduga ada indikasi kecurangan yang dilakukan oknum pemerintah desa.
Kendati demikian, para demonstran yang mengatasnamakan PC PMII Sampang tersebut kembali menyuarakan aspirasi masyarakat ke Gedung DPRD setempat.
Setibanya di Gedung DPRD mereka juga tidak mendapatkan respon dari Ketua DPRD Sampang, Fadol.
Sehingga jalannya aksi diwarnai dengan aksi dorong antara para demonstran dengan pihak pengamanan dari Polres Sampang.
Peristiwa itu terjadi lantaran para demonstran ingin mengecek keberadaan Kepala DPRD di dalam gedung setempat.
Namun, mereka tidak berhasil menembus barisan pengamanan petugas, hingga akhirnya meminta Wakil Ketua DPRD Sampang menemui para demonstran.
Baca juga: Temuan Mensos, Polisi Panggil Kadinsos Tuban & Semua yang Terkait Dugaan Pelanggaran Penyaluran BPNT
Setelah, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima bersama anggota legislatif lainnya menemui demonstran, tuntutan aksi pun disampaikan oleh Ketua PC PMII, M. Nadzir Fatihil Haq.
Adapun tuntutan itu diantaranya, mendesak DPRD Sampang untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan masalah Bansos khususnya BPNT.
Kemudian panitia Pansus melaporkan hasil temuannya secara transparan ke publik dan Pansus harus menindaklanjuti temuannya kepada pihak terkait.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima menanggapi jika pihaknya menerima tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
"Sebelum teman-teman menyampaikan tuntutan, kami pun turut bergerak, ini demi rakyat," ucapnya di depan para demonstran.
Bahkan, pihaknya juga menyadari adanya dugaan penyelewengan penyaluran BPNT di wilayah kerjanya tapi tidak bisa memastikan siapa oknum di dalamnya.
"Maka dari itu mari kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH)," tegasnya.
