Berita Surabaya

Ada Jagal Anjing di Surabaya Dagingnya Banyak yang Jual, Wali Kota Eri Cahyadi : 'Kita Larang!'

Menurutnya, anjing tak masuk hewan yang diperbolehkan untuk dipotong. Namun, di antaranya pemotongan dilakukan untuk hewan sapi

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Bobby Koloway
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang praktek adanya jagal hewan anjing di Surabaya 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara soal adanya praktik jagal anjing di Surabaya. Ia menegaskan, bahwa hal itu dilarang di Surabaya.

Memberikan penjelasan di Surabaya, Wali Kota yang akrab disapa Mas Eri mengungkapkan bahwa tempat jagal yang dimiliki Surabaya di antaranya PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Namun, jenis hewan yang dipotong juga telah ditentukan.

Menurutnya, anjing tak masuk hewan yang diperbolehkan untuk dipotong. Namun, di antaranya pemotongan dilakukan untuk hewan sapi, kuda, kerbau, babi, kambing atau domba.

"Di sini ada RPH. Yang dipotong juga ada macamnya. Kalau jagal (anjing) itu, masuk yang mana? Kalau nggak ada aturannya ya dilarang," kata Mas Eri di Surabaya, Selasa (2/8/2022).

Untuk diketahui, sebuah rumah di Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,
digerebek polisi dan komunikasi pecinta satwa "Animals Hope Centre".

Polrestabes Surbaya telah memastikan bahwa pemilik rumah jagal tersebut menjual daging anjing untuk dikonsumsi.
"Kami bersama pencinta satwa telah bawa pemilik rumah ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan dan dilakukan interogasi lebih lanjut," kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polrestabes Surabaya, Komisaris Polisi Muhammad Fakih, dikutip dari Antara, Minggu (31/07/2022).

Sementara pemilik jagal anjing, S, mengaku tak memusingkan penggerebekan tersebut. Menurutnya, di Surabaya banyak orang yang menjual daging anjing.

"Saya nggak mencuri, nggak merugikan orang lain, dan saya nyembelihnya sama kayak kambing, tidak disiksa. Jadi apa permasalahannya," ungkap S dikutip dari Kompas.com.

Jika pemerintah mau melarang usahanya, menurut S, pemerintah juga harus memberikan kompensasi untuk biaya hidup S dan suaminya, LM.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Mas Eri Masuk Gorong-gorong, Keluar Bersimbah Keringat, Pastikan Rumah Pompa

Kumpulan Berita Lainnya seputar Surabaya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

"Ya kalau dilarang, ayo saya kasih upah, atau apalah itu, buat biaya hidup saya. Ayo, saya mau berhenti kalau dikasih Rp 3 juta sebulan," pinta dia.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved