Tidak Setuju Program Padat Karya Untuk Tekan Inflasi, Fraksi Gerindra DPRD Sumenep Minta Hal ini

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi Gerindra Holik dengan lantang pertanyakan soal belanja perlindungan sosial sebesar Rp 6 miliar yang diambil dari DAU sebanyak 2 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah wajib menganggarkan perlindungan sosial.

Pihaknya mengatakan, berdasarkan penjelasan timgar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar itu untuk subsidi transportasi laut sebesar Rp1 miliar dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp1,5 miliar.

Baca juga: Berharap Pulang ke Tanah Kelahiran, Lansia ini Justru Tersesat saat Perjalanan, Simak Kisahnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Sumenep di GoogleNews TribunMadura.com

Sedangkan sisanya, pemerintah mengalokasikan untuk program padat karya sebesar Rp 3,5 miliar.

Dana yang dialokasikan untuk padat karya membuat politisi asal Kecamatan Saronggi Sumenep ini lebih serius tanda tanya. Dan apa alasan pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar itu untuk padat karya.

"Padahal 2 persen dari DAU itu tujuannya untuk menekan terjadinya inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," kata Holik usai mengikuti rapat Timgar bersama Banggar tentang KUA PPAS Perubahan APBD pada har  Selasa (13/9/2022).

Mantan aktivis HMI itu kemudian mempertanyakan dampak program padat karya terhadap inflasi. Padahal yang terdampak langsung dari kenaikan BBM adalah masyarakat bawah, yakni petani, nelayan dan para buruh.

Oleh sebab itu, politisi asal Dapil 2 itu mendesak pemerintah agar dana sebesar Rp 3,5 miliar yang rencananya dialokasikan untuk padat karya diperuntukkan untuk petani.

Holik beralasan lebih tepat diperuntukkan untuk petani daripada program padat karya karena mayoritas masyarakat Sumenep adalah petani.

Saat ini petani menjerit akibat kenaikan harga BBM. Mereka butuh BBM tidak hanya untuk kebutuhan trasportasi tapi juga untuk alat-alat pertanian.

"Misal mereka butuh hand traktor untuk menggarap sawahnya, apa pemerintah mau petani tidak menggarap sawahnya gara-gara BBM naik," katanya.

Daripada dibuat program padat karya yang dampaknya tidak jelasmaka kata holik, lebih baik dana yang diperuntukkan untuk padat karya diubah menjadi BLT untuk petani.

"Adakah yang lebih terdampak dari kenaikan harga BBM selain petani - petani yang kita lihat saja, apa pemerintah kita proporsional dan dan pro petani atau tidatandas Hol," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumnep Yayak Nurwahyudi saat dikonfirmasi soal alasan program padat karya dari sebagian 2 persen DAU belum memberikan penjelasan.