Berita Madura

Dua Warga di Sampang Digugat Tetangga Atas Perkara Sengketa Lahan

Adapun objek perkara berlokasi di Desa setempat dengan luas lahan sekitar 1.027 m², di mana kondisinya lahan kosong di kawasan persawahan.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Nilam (tengah), Matnali (kiri), dan kuasa hukum Mohammad Yahya (kanan) saat berada di lokasi lahan yang kini disengketakan, Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (9/12/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Perempuan paruh baya, Nilam (60) dan tetangganya Matnali (45) asal Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura harus banyak bersabar.


Mengapa tidak, lahan milik Nilam yang telah dijual kepada Matnali beberapa tahun yang lalu kini menjadi objek perkara sengketa lahan.


Sehingga mereka berdua kini bertatus tergugat dan para penggugat adalah JN, JD, BH, dan MH yang tidak lain masih tetangga.


Adapun objek perkara berlokasi di Desa setempat dengan luas lahan sekitar 1.027 m⊃2;, di mana kondisinya lahan kosong di kawasan persawahan.

Baca juga: Pembentukan Polisi Taman di Sampang Terganjal Anggaran, Wacana 4 Tahun Lalu

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com


Kuasa hukum dari Nilam dan Matnali, Mohammad Yahya mengatakan sebenarnya objek lahan yang kini sengketatakan itu sebelumnya juga pernah digugat pada awal 2022 dengan nomor Nomor 1/ttg/2022 PN.


"Saat itu perjalanan sidang hingga enam bulan lamanya, di mana akhirnya tergugat dengan perkara pertama Ibu Nilam (kliennya) dan turut terbuka intervensi Bapak Matnali," ujarnya kepada TribunMadura.com, Jumat (9/11/2022).


Menurutnya, Matnali merupakan pemegang hak sertifikat tanah yang menjadi objek perkara nomor 00858 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang melalui program PTSL tahun 2018.


Atas turut terbukanya intervensi Matnali, di situlah ketua majelis hakim mengabulkan bahwa tergugat Nilam dan tergugat intervensi Matnali tidak terbukti.


"Bahkan Ketua Majelis Hakim saat itu tidak melegalitaskan keabsahan bukti kepemilikan milik para penggugat, sehingga lahan itu tidak terbukti milik mereka (penggugat)," tuturnya.


"Keputusan mengacu pada tergugat intervensi, mengingat objek perkara sudah timbul sertifikat tanah yang keluar dari pemerintah," imbuhnya.


Tidak berhenti di sana, Yahya menyampaikan, saat ini para penggugat malah melakukan gugatan kembali terhadap objek yang sama, begitupun tergugat sama dengan nomor perkara 08/ttg/2022 PN.


"Kita menghargai asas, Indonesia merupakan negara hukum, kita tetao ikuti gugatan tersebut," terangnya.


Terpisah, Humas Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Afrizal membenarkan atas perkara sengketa lahan di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Sampang itu.


Bahkan hari ini (9/12/2022) pagi, terdapat agenda pemeriksaan terhadap objek perkara.


"Dalam pemeriksaan itu, Majelis Hakim melihat kondisi lahan apakah sesuai yang telah digugat oleh penggugat dan jangan sampai objeknya bukan lahan itu atau malah tidak ada objeknya," katanya.


Menurutnya, perkara sengketa lahan ini memang masuk pada awal 2022, kemudian di putus oleh majelis hakim karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga dari penggugat melalui kuasa menggugat kembali.


"Jadi putusan di gugatan awal tahun itu merupakan cacat formil, secara forum gugatan tidak terpenuhi karena terdapat pihak lain," pungkasnya.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved