Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan Bangkalan Dihubungkan Jalan Tol, Waspada Tengkulak Tanah

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Bangkalan telah lama digadang sebagai salah satu kawasan percepatan pertumbuhan ekonomi atau engine of growth melalui rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis. Untuk menuju ke pelabuhan peti kemas itu akan dihubungkan jalan tol dengan panjang sekitar 15 KM dari akses Suramadu, Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh.

Rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan sekaligus akses tol penghubung tersebut tentu saja membutuhkan total lahan seluas hampir 1.000 hektare. Aksi senyap para tengkulak perlu diwaspadai, seperti yang diungkap Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bangkalan, Saleh Farhat.

“Menurut saya terlalu dini melakukan ekspose (Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan), sangat keliru. Nanti para tengkulak datang, ini datang, malah gak jadi lagi. Buat apa diekspos, uangnya tidak ada, investor belum datang tetapi diekspos duluan,” ungkap Saleh kepada Tribun Madura.

Ia menjelaskan, informasi kebutuhan lahan untuk pembangunan tol penghubung dari akses Suramadu ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan telah sampai di telinga para tengkulak. Sehingga harga per meter lahan di kawasan yang diproyeksikan akan dilalui jalan tol saat ini mulai merangkak naik.

“Ini apa permainan-permainan yang datang mau bikin Tanjung Bulupandan tidak jadi?. Harga tanah Rp 1,5 juta per meter, bagaimana investor mau masuk?. Padahal NJOP nya di sana kan hanya Rp 100 ribu per meter. Karena itu waspadai tengkulak tanah,” jelas Saleh.

Ia memaparkan, melambungnya harga tanah di atas ketentuan NJOP terjadi di kawasan akses Suramadu sisi Madura yang diproyeksikan untuk rencana pembangunan Indonesian Islamic Science Park (IISP).

IISP merupakan Program usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu diproyeksikan menelan biaya sebesar Rp 3 triliun dengan konsep pendanaan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ekspos tentang informasi rencana pembangunan IISP itu, lanjut Saleh, telah menaikkan harga tanah hingga berlipat-lipat yang disebabkan aksi senyap para spekulan. Harga lahan di kawasan itu disebutnya berkisar mulai dari harga Rp 500 ribu per meter hingga Rp 1.250.000 per meter.

“Di tahun 2018-2019, saya membeli lahan di sana hanya seharga Rp 35 ribu per meter. Setelah ada informasi akan dibangun IISP, sekarang harganya sudah di atas Rp 500 per meter. Harga tanah rusak, kapan pembangunan akan terealisasi?,” paparnya.

Baca juga: Bawaslu Bangkalan Rela Kembali Buka Pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan, Demi Keterwakilan Perempuan

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 80 Tahun 2029 pada 20 November 2019 sebagai Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Dengan konsep pendanaan KPBU, anggaran pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan diproyeksikan senilai Rp 20,8 triliun, anggaran pembangunan jalan tol dari pintu akses Jembatan Suramadu-Pelabuhan Tanjung Bulupandan senilai Rp 2,6 triliun, dan anggaran pembangunan industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan ditaksir senilai Rp 1,5 triliun.

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Bangkalan hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Saleh menambahkan, kebutuhan total lahan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan yakni seluas 400 hektare, di luar kawasan utama atau di ring I dibutuhkan lahan seluas 300 hektare, dan kebutuhan lahan untuk tol penghubung akses Suramadu-Tanjung Bulupandan seluas 150 hektare.

Karena itu, lanjutnya, informasi tentang pembangunan dua mega proyek; IISP dan Pelabuhan Tanjung Bulupandan tidak perlu terlalu dini. Langkah senyap perlu dilakukan pemerintah seperti halnya pembebasan 5.000 hektare lahan di Jawa Tengah dengan standar NJOP senilai Rp 35 ribu per meter.

“Di situ para investor bisa masuk. Untuk di sini, biarkan tenang saja dahulu karena para tengkulak adalah pemain yang mencari keuntungan. Nah kalau dana sudah siap, langsung eksekusi pembebasan lahannya. Saat ini kan investor juga belum ada, ekspos malah ramai,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bidang  Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan, Felgi Surya Prana mengungkapkan, pihaknya hingga sejauh ini masih menunggu rincian trase dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait titik koordinat yang akan dilalui pembangunan tol penghubung akses Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Tanjung Bulupandan.

“Secara deliniasi belum diketahui titik koordinatnya, desa mana saja yang akan dilalui akses tol dari Tangkel ke Klampis. Tetapi kalau panjang jalan sudah direncanakan sama seperti di akses Suramadu, panjang 15 KM dan lebasnya sekitar 2 x 20 meter,” ungkap Felgi ketika dihubungi Tribun Madura.

Dalam Masterplan Pengembangan Pelabuhan Surabaya Greater, Bangkalan melalui Pelabuhan Tanjung Bulupandan diproyeksikan sebagai pintu gerbang utama eksport-import Jatim pada 2025. Dengan kedalaman bibir pantai di Pelabuhan Tanjung Bulupandan 18 mean Low Water Spring (mLWS), kapasitas Pelabuhan Tanjug Bulupandan diperkirakan mencapai 2,7 juta teus dan didukung dengan kawasan industri dan pergudangan.

Sementara Teluk Lamong hanya memiliki kedalaman 16 Mean Low Water Springs (mLWS) dan berkapasitas 1 juta teus. Dengan demikian, Pemerintah Pusat memproyeksikan Tanjung Bulupandan sebagai Kota Pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi nasional.

Kapal-kapal besar generasi keempat dan kelima berkapasitas di atas 1.000 peti kemas yang selama ini tidak bisa masuk ke Teluk Lamong dan Tanjung Perak, dengan mudah beraktifitas bongkar-muat di Tanjung Bulupandan.  

Sedangkan Tanjung Perak, jalur kapal barang tersandera dengan keberadaan pipa gas yang ditanam di dasar laut. Sehingga hanya kapal generasi tiga berkapasitas 100 kontainer yang bisa masuk.

Felgi menjelaskan, penentuan rincian trase dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait titik koordinat yang akan dilalui tol penghubung Tanjung Bulupandan-akses Suramadu sejauh ini masih terjadi tarik ulur. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan disempurnakan hingga pada akhirnya diterbitkan Detail Engineering Design (DED).

“Kegiatan pengukuran saja belum dilakukan, hanya trase kasaran. Ketika sudah jelas investornya, maka akses itu akan digarap. Sejauh ini sudah ada sejumlah investor dari perawakil beberapa perusahaan. Bahkan ada yang membawa penyelam untuk mengecek kedalaman di pesisir Tanjung Bulupandan. Tetapi mereka belum kembali lagi, apalagi situasinya seperti saat sekarang ini,” pungkas Felgi.