BUMD Bangkalan Sentil Keras Kodeco Energy, Eksploitasi Migas Tapi Berbelit Kewajiban PI 10 Persen

PI 10 persen merupakan hak suatu daerah Wilayah Kerja kegiatan eksploitasi migas dengan besaran maksimal 10 persen yang diterima BUMD dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Migas dan Peraturan ESDM Nomor 37 Tahun 2016.  

Sanksi tegas bahkan dikeluarkan pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 223 Tahun 2022 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada WK Migas dan menjadi acuan bagi unit di lingkungan Kementerian ESDM.

“Bagi operator itu adalah kewajiban untuk memberikan PI 10 persen. Apalagi dalam Kepmen itu disebutkan, operator yang tidak menawarkan atau tidak memberikan PI 10 persen akan menuai sanksi,” tutur Fauzan.

Karena itu, Fauzan mengimbau kepada Kodeco dan PHE WMO selaku operator migas jangan memandang PI 10 persen itu sebagai beban bisnis semata yang membebani keuangan perusahaan.

Namun dijadikan PI 10 persen itu sebagai sebuah kewajiban yang diberikan kepada daerah penghasil migas.

Sejauh ini, proses pengalihan PI sebesar 10 persen dari PHE WMO ke BUMD PT PJU Provinsi Jawa Timur dan BUMD Bangkalan PT Sumber Daya melalui Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) PT Petrogas Adipoday Jawa Timur telah memasuki tahap sembilan dari sepuluh tahap. Sebagaimana diatur dalam  Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Fauzan menuturkan, pada tahap sembilan sekarang ini merupakan tahapan negosiasi yang dituangkan dalam perjanjian semua pihak antara K3S dan BUMD. Selanjutnya, tahap 10 merupakan tahapan penandatanganan perjanjian yang diteruskan untuk mendapatkan keputusan Menteri ESDM.

“Selaku daerah penghasil migas, Bangkalan selama ini belum mendapatkan manfaat apa-apa. Selain bisa mendongkrak pendapatan daerah, hak pengelolaan WK melalui PI 10 persen akan membantu masyarakat melalui program-program kesejahteraan. Seperti peningkatan infrastruktur, karena selama ini sebatas CSR yang banyak belum tepat sasaran,” pungkas Fauzan. 

  Upaya mendapatkan hak pengelolaan WK melalui PI 10 persen tidak hanya diperjuangkan Pemkab Bangkalan melalui BUMD PT Sumber Daya, namun juga tengah diupayakan Pemprov Jawa Timur melalui PT PJU.

Hal itu diungkapkan Direktur Produksi, Pemasaran dan Operasi PT Sumber Daya Bangkalan Yudha Alihamsyah.

Ia menjelaskan, Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim sejak tahun 2009 telah berupaya mendapatkan hak pengelolaan PI 10 persen WK.  

“Barulah mendapatkan jawaban dari pihak SKK Migas melalui surat kepada Gubernur Jatim dan Bupati Bangkalan pada tahun 2013, yang pada prinsipnya penawaran PI 10 persen di WK WMO dapat ditawarkan kepada BUMD Pemprov Jatim dan BUMD Kabupaten Bangkalan,” ungkap Yudha. 

Setelah selama 10 tahun berjalan terhitung sejak 2013, Yudha berharap proses pengalihan PI 10 persen WK WMO dapat segera terlaksana dan para pihak kontraktor yaitu PHE WMO dan Kodeco tidak lagi melakukan penundaan.

“Hal ini merupakan amanah Undang-undang melalui Kementerian ESDM,” pungkas Yudha.