Bawaslu Pamekasan Lantik Sebanyak 189 Pengawas PKD, Minta Bekerja Independen dan Jujur

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pamekasan, Madura melantik sebanyak 189 orang sebagai pengawas 'Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD)' di Ballroom Hotel Odaita, Senin (6/2/2023).

Ratusan pengawas PKD yang resmi dilantik ini akan ikut andil menjadi pengawas tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Prosesi pelantikan pengawas PKD ini dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Abdullah Saidi mengatakan, pengawas PKD yang telah dilantik ini merupakan kekuatan Bawaslu Pamekasan.

"Selamat kepada teman-teman saudara Panwaslu kelurahan atau Desa se Pamekasan," kata Abdullah Saidi mengawali sambutannya.

Ia meminta agar pengawas PKD yang telah dilantik ini menjaga sportivitas dan menjaga mental, serta harus independen.  

"Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik," harapnya.

Saidi berharap, dalam pelaksanaan pelantikan ini, nantinya Pemilu 2024 sukses dan aman.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin meminta pengawas pemilu dapat melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik deni menjaga kualitas hasil pemilihan umum serentak pada tahun 2024. 

Baca juga: Mahasiswa KKN UMM Kolaborasi dengan FRPB Pamekasan Tanam Bibit Pohon, Antisipasi 8 Bencana Ini 

Baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

"Kita harus menjamin KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas berjalan sesuai dengan tracknya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Makanya, untuk mengetahui pemilu itu berjalan sesuai dengan harapan kita, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," katanya saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Dikatakan, pihaknya akan menfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu demi suksesnya pesta demokrasi tersebut. Karena fasilitas itu mempunyai pengaruh besar terhadap lancarnya pelaksanaan pemilu.

Pemilu yang terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, atau pemilihan kepala daerah.