Pembahasan LKPJ Bupati, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Soroti Masalah Dinas Lingkungan Hidup

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi pembahasan yang menyita perhatian dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2022.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyoal masalah lingkungan hidup dalam pembahasan lanjutan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.

Lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep menurut pandangannya, dinilai belum sepenuhnya ideal. Karena sejumlah titik di wilayah Kota Keris ini masih terlihat semrawut.

Legislator PDI Perjuangan dari Pulau Masalembu tersebut kemudian menyoal kegiatan yang berkaitan dengan isu pemanasan global yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep selama tahun anggaran 2022.

"Kita perlu mendengar dari Kepala DLH Sumenep, menjelaskan soal sudut pandangnya dalam menggunakan anggaran," tegas Darul Hasyim Fath.

Baca juga: Jelang Kembali ke Medan Juang, Kancana Anas Urbaningrum Madura Gelar Nuzulul Quran dan Doa Bersama

Bahkan lanjutnya, adakah kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu rumah kaca.

"Jadi kalau DLH tidak punya kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu pemanasan global, bagian dari efek rumah kaca, ya kita tidak bisa diskusi soal lain, berarti Kepala DLH ngak ngerti isu lingkungan hidup," kritiknya.

Tidak hanya itu katanya, Kabupaten Sumenep yang tidak mendapat penghargaan Kalpataru yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan juga disoal.

"Kita bisa nanya, siapa yang urusin urusan caranya kabupaten mendapat penghargaan Kalpataru. Lingkungan Hidup kan? Kita bisa mendengar penjelasan DLH, apakah kalau kita datang dari perbatasan kabupaten pamekasan ke Sumenep, sudah menggambarkan idealnya atmosfer yang sehat dengan oksigen yang benar," tanyanya.

Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu membeberkan kondisi Kota Sumenep yang disebutnya belum diurus dengan sepenuh hati.

"Bisa lihat di depan Universitas Wiraraja (UNIJA), rumput bergelimpangan, semrawut. di sepanjang jalan Sumekar tak ada yang ngurus. Itu siapa yang urus? DLH apa Satpol PP. Kota ini apakah sudah bersih menurut DLH," tanya Darul, sapaan akrap Darul Hasyim Fath.

Maka lanjutnya, pihaknya meminta kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat untuk memberikan penjelasan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai bukti yang terang bahwa Kota Sumenep sudah layak dikatakan kota bersih.

"Kalau tidak bisa menjelaskan itu semua, ia percuma narasi penghargaan Adipura dan lain-lain itu," tegasnya.