Partai Politik di Pamekasan Diajak Awasi Kadernya yang Duduk DPRD, Bahas Persoalan Kinerja

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah ketua partai politik (Parpol) yang memiliki wakilnya di DPRD, diundang pimpinan DPRD Pamekasan, membahas persoalan kinerja, terutama menyangkut tingkat  kedisiplinan anggota dewan, Selasa (7/6/2023)

Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, seusai pertemuan mengatakan, pihaknya sengaja mengundang seluruh ketua parpol ke sini (kantor DPRD. Red), karena partai merupakan dan tempat bagi anggota dewan berpijak dan berangkat dari partai, sehingga mereka menjadi anggota dewan.

“Kami mengundang ketua parpol ke sini, tidak membicarakan masalah pemilihan presiden, tidak membahas pemilu legislatif dan tidak pula menyinggung pemilihan kepala daerah. Namun ini murni membicarakan mengenai internal DPRD dan tugas-tugas DPRD dan juga kami ingin lebih dekat dengan mereka (ketua parpol. Red),” ujar Halili Yasin.

Baca juga: Anies Baswedan Didesak Partai Demokrat untuk Segera Umumkan Nama Cawapres, Minta Kepastian

Baca juga: Profil Tokoh Madura Syaikhona Kholil Bangkalan, Ulama Tersohor Bergelar Pahlawan Nasional, Mahaguru

Menurut Halili, selama dirinya jadi anggota dewan dan dua periode menjabat ketua DPRD, baru kali ini pimpinan dewan mengundang semua ketua parpol untuk duduk bersama membicarakan masalah kadernya yang menjadi anggota DPRD.

Halili, politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) ini, menegaskan, ketua-ketua parpol di Pamekasan yang diundang tentu yang memiliki wakilnya di DPRD. Dari semua ketua parpol yang diundang, hanya dari Partai Nasdem yang tidak hadir. Sementara parpol lainnya hadir, walau yang datang, di antaranya diwakili sekretaris parpol dan wakil ketua parpol.

Diakui, anggota DPRD merupakan kepanjangan dari masing-masing parpol. Sehingga wajar bila pimpinan dewan mengundang mereka bertemu di sini untuk mengajak  berdiskusi menyangkut program kerja anggotanya. Sebab parpol itu memiliki tanggung jawab moral mengawal dan mengawasi kadernya yang duduk di DPRD, agar mereka betul-betul konsisten melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tentu sesuai aturan yang ada.

“Ini juga untuk menghapus, atau setidaknya meminimalisir  penilaian masyarakat terhadap DPRD, agar jangan sampai DPRD dituding tidak amanah dan tidak pro rakyat. Dan jangan sampai pula dicap orang yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkap Halili.

Dikatakan, meski membahas mengenai kinerja anggota dewan, namun pembicaraan tidak melebar ke mana-mana. Melainkan sebatas kekurang disiplinan anggota dewan, kekurang aktifannya, seperti jarang menghadiri rapat. Baik rapat dengan pihak eksekutif maupun rapat paripurna.

“Parpol itu kan mempunyai otoritas dan kekuasaan memberikan saran, masukan, perintah terhadap kadernya, termasuk mengingatkan dan menegur, manakala terdapat kadernya yang duduk di dewan, kurang disiplin. Tak terkecuali keaktifan teman-teman anggota dewan untuk turun ke bawah, serap aspirasi dan reses,” tambah Halili.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com