Berita Madura

Kelangkaan Pupuk Subsisi Tiap Musim, Komisi II DPRD Sumenep Minta Pemerintah Ambil Langkah Startegis

Kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumenep. Karena masalah klasik itu sampai saat ini belum menemukan solus

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Samsul Arifin
istimewa
Kholik, anggota komisi II DPRD Sumenep 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi II DPRD Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera mengambil langkah strategis terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang sudah menjadi keluhan dari mayoritas petani setiap musim.

Kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumenep. Karena masalah klasik itu sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Kholik mengungkapkan, bahwa keluhan para petani yang begitu menyeruak kepermukaan, rasa-rasanya hampir tidak dapat dibendung setiap pada musim tanam.

"Kami mewakili petani berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis sejak dini urusan pupuk bersubsidi," tegas Kholik, pada Jumat (16/6/2023).

Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan atau Dapil dua (Kecamatan Lenteng, Bluto, Saronggi, dan Giligenting) itu meminta dinas terkait mengantisipasi kelangkaan pupuk sejak awal.

Baca juga: Wisata di Sumenep The Soul of Madura, Bupati Achmad Fauzi : Ayo Wisata ke Madura

Informasi lengkap dan menarik lainnya hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Bahkan, pihaknya mendesak pemerintah terkait kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi di musim tanam yang akan datang.

Anggota DPRD Sumenep ini berjanji akan segera melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas dan stakeholder lainnya, seperti kios dan ketua-ketua gapoktan untuk antisipasi kelangkaan pupuk.

"Kami nanti juga akan tanya masalah pupuk ini ke dinas pertanian. Apa yang menjadi masalah dan apa solusinya di musim tanam yang akan datang," paparnya.

Bahkan pihaknya menyinggung masalah musim tembakau yang sebentar lagi akan tiba. Menurutnya, tata niaga tembakau selama ini belum berpihak pada petani.

"Kami juga akan evaluasi masalah tembakau ini. Pemerintah harus tegas dan massif memberikan sosialisasi tentang potensi dan kebutuhan tembakau di Kabupaten Sumenep ini, agar petani tidak menjadi korban," tandasnya. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved