BREAKING NEWS: Kepala Puskesmas di Sampang Dibogem Aktivis LSM saat Audiensi Hingga Dilarikan ke IGD

Kata dia, di sepanjang Jalan Amin Jakfar sampai Jalan Mandilaras banyak sekali klinik dan layanan kesehatan yang berdiri.

Ia berharap banyaknya klinik yang jaraknya sangat berdekatan itu bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan berkompetisi sehat.

"Hati-hati, saya mengamati banyak pengurus dan pengelola di masing - masing klinik ini sehari-harinya juga kerja sebagai pegawai ASN atau PNS Pemkab Pamekasan yang juga berkontribusi mengabdi di klinik swasta di daerah kita," pesan Ivan sewaktu sambutan di acara Grand Opening Klinik Utama Zaytun Pamekasan, Rabu (31/5/2023).

Ivan juga berpesan agar hati-hati dalam memanajemen waktu dan pembagian tugas kerja di rumah sakit Pemkab Pamekasan dan Klinik swasta.

Ia meminta jangan ada kepentingan lain selama bekerja, karena masyarakat Pamekasan karakternya berbeda dengan daerah lain.

Pria berkacamata ini menyebut Pamekasan sebagai kota demonstrasi. 

"Pamekasan itu kota yang suka demo, mohon maaf, klinik tetangga kita, sering jadi bulan-bulanan oleh oknum LSM dan pendemo," ungkapnya.

Penuturan Ivan, Dinas Kesehatan Pamekasan sebagai wadah tunggal di bidang kesehatan kena imbas dari masifnya demonstrasi ke beberapa Klinik tersebut.

Padahal lanjut dia, berdemo di tempat pelayanan itu tidak boleh, seperti di rumah sakit umum, dan klinik.

"Di tempat fasilitas layanan kesehatan tidak boleh demo, tapi demonya mereka ke Dinas Kesehatan. Hati-hati, kalau soal perizinan insyaallah saya jamin klinik di Pamekasan aman," pastinya.

Bahkan Ivan mengaku sering menerima tamu oknum LSM yang bisik-bisik dan bertanya ke dinasnya mengenai kelengkapan perizinan berdirinya beberapa klinik di Pamekasan ini.

"Mereka tanya tentang klinik di Pamekasan ada izinnya tidak, pak Direkturnya di klinik ini juga sebagai ini di tempat lain, kok sekarang bertugas di klinik ini. Kalau tidak saya move, tiap jam atau tiap hari demo di Pamekasan," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DEAR JATIM, A. Faisol mengatakan, kritik terhadap penguasa merupakan ciri khas demokrasi yang dikategorikan pada sebuah prosedur untuk mengontol kinerja dari kekuasaan.

Kata dia, demonstrasi juga bagian dari sebuah mekanisme untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

"Indonesia merupakan negara hukum dan menganut sistem demokrasi, oleh karenanya kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban agar hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi  kepentingan masyarakat, bangsa dan negara," kata A. Faisol.