Insiden Tenggelamnya Bocah di Wisata Kolam Sampang Mendapat Perhatian DPRD, Sejumlah Dinas Dipanggil

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Insiden tenggelamnya bocah di wisata kolam Sampang Waterpark (SWP) kini mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Terbukti, pihak legislatif telah melakukan pemanggilan terhadap Disporabudpar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang.

Tujuannya untuk memastikan aspek standard operating procedure (SOP) keselamatan pengunjung, sekaligus status izin usaha, serta beberapa persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh pengelola wisata SWP.

Baca juga: Buntut Panjang Bocah Tenggelam di Sampang Waterpark, Polisi Panggil 3 Orang Saksi

Salah satu anggota Komisi II Agus Husnul Yakin mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa korban yang masih bocah asal Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan.

Sehingga pihaknya berupaya memastikan dan mematangkan kesiapan pengelola dalam mengoperasikan tempat wisata demi kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

"Pemanggilan tidak hanya membahas tentang kronologi tapi juga soal status izin usaha, standar pelayanan, kelayakan beroperasi, dan beberapa persyaratan lain," ujarnya Rabu (12/7/2023).

Dari hasil keterangan atas pemanggilan ke dia dinas tersebut, terdapat beberapa hal yang masih belum dipenuhi secara maksimal oleh pengelola SWP, seperti asuransi jiwa dan juga tidak adanya pembatas antara kolam renang anak-anak, remaja dan dewasa.

Baca juga: CCTV Ungkap Fakta Baru Detik-detik Bocah Tenggelam di Sampang Waterpark, Peran Lifeguard Disinggung

Dengan begitu, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi kepada dinas terkait, agar lebih intens melakukan pengawasan mengingat pelayanan wisata memiliki standarnya.

"Harusnya ada standar pelayanan yang benar agar musibah ataupun kejadian naas pada pengunjung tidak terjadi," tandasnya.

Di samping itu, politisi PBB tersebut mendesak Disporabudpar untuk segera melakukan evaluasi terhadap standar kelayakan sistem pengamanan SWP yang diduga tidak memadai.

“Bukan hanya SWP saja. Para pengusaha yang bergerak di dunia wisata, juga harus diawasi dan diberikan perhatian yang sama," tegasnya.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com