Penghargaan Bupati Pembina Koperasi Terbaik Dituding Berbanding Terbalik dengan Kondisi di Lapangan

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Penghargaan yang diterima Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, sebagai tokoh Pembina koperasi terbaik, dari Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) RI, di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu mendapat sorotan. Karena dinilai kontradiktif dengan kondisi di lapangan.

Ketua  Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso, mengatakan, pihaknya cukup kaget ketika mendengar informasi dan membaca berita, mengenai Bupati Pamekasan yang mendapat penghargaan.

“Jika bupati sebagai tokoh pembina koperasi terbaik, dari sisi mana. Apa indikatornya untuk menentukan dapat penghargaan tersebut? Sebelum diberi penghargaan, apa sudah ada tim yang mengecek langsung ke lapangan dan disesuaikan dengan indikator yang ditentukan pemberi penghargaan itu,” kata Suroso, kepada SURYA, Minggu (16/7/2023).

Baca juga: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Raih Penghargaan dari Dekopin sebagai Tokoh Pembina Koperasi Terbaik

Suroso, yang mengaku sebagai perintis Klinik Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yg ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, sekaligus mantan Ketua Klinik UMKM Prov Jatim, menyatakan, selama ini bupati dikenal sebagai bupati hebat. Peraih banyak penghargaan di berbagai bidang. Tetapi penghargaan yang diterima beberapa hari lalu itu, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Suroso, mantan Ketua Asosiasi Business Development Services (ABDS) Provinsi Jatim, menjelaskan, keberadaan koperasi di lapangan cukup miris. Pada awal Januari 2023 saja, hampir 300 koperasi di Pamekasan non aktif alias mati dan menanggung banyak hutang.

Begitu juga kondisi sentra PKL Food Colony, di Jl Kesehatan yang diresmikan bupati pada Februari 2023, sampai sekarang sebagian besar kios kosong tidak ditempati. Padahal PKL yang akan menempati lokasi itu disediakan untuk  200 PKL. Namun PKL tidak mau menempati kios2 yg sudah asa krn kios-kios yg dibangun lebih cocok utk jual ikan dan desain nya kurang pas utk PKL, sehingga  PKL tetap memilih berjualan di jalanan.

Baca juga: Ada 800 Lebih Program Inovatif Pamekasan Masuk Mendagri, Bupati Baddrut Tamam Sabet Penghargaan

Kemudian Suroso, mencontohkan, jalan protokol di kota Pamekasan, terutama di area Taman Arek Lancor, penuh dengan PKL dan mirip pasar. Begitu juga dengan Warung Milik Rakyat (Wamira), yang bertebaran di sejumlah kecamatan di Pamekasan banyak tutup.

“Bisa jadi nanti, Food Colony dan Wamira yang sudah tutup akan menjadi monumen alias jadi museum. Nah dengan kondisi ini, artinya tidak mampu dan gagal dalam membina koperasi dan menata PKL di Pamekasan dengan baik. Kami menghendaki agar pembangunan sentra PKL Food Colony itu diaudit. Bagaimana desainnya, lalu peruntukannya,” ujar Suroso, mantan Konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim, selama 13 tahun.

Ditambahkan, pada 2022 lalu, untuk penataan PKL ini sudah dibentuk, dengan melibatkan beberapa instansi dan dinas koperasi dan UMKM Kab Pamekasan sbg Sekretaris dari Tim tsb. Begitu juga dirinya dan UNIRA berada di dalamnya, hingga terbit surat keputusan (SK). Hanya saja, sejak dibentuknya tim penataan PKL hingga saat ini belum pernah mengadakan pertemuan dan tidak pernah ada kegiatan.

“Kan jadi aneh, sekarang tiba-tiba bupati mendapat penghargaan. Seandainya proses pengajuan untuk mendapatkan penghargaan itu dilakukan dinas Koperasi & UKM dan Badan lain, sungguh kasihan. Karena sudah membuat malu bupati,” imbuh Suroso.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com