Pedagang Pasar di Sampang Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Rencana Relokasi: Tak Langsung Laku

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Puluhan pedagang di Pasar Tradisional Srimangunan, Kabupaten Sampang, Madura menggruduk gedung DPRD setempat, Senin (31/7/2023) siang.

Namun, kedatangan mereka ke kantor legislatif bukan aksi demo, melainkan mendampingi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesi (APPSI) Sampang untuk melaksanakan audensi.

Audensi digelar bersama sejumlah anggota DPRD setempat atas rencana relokasi pedagang yang akan dilakukan pemerintah daerah ke Pasar Margalela.

 Rencana itu dinilai sangat merugikan para pedagang karena di tempat yang baru barang dagangan tidak akan selaris seperti biasanya

Baca juga: Ricuh, Penertiban Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo, 2 Orang Diduga Provokator Diamankan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Ketua APPSI Sampang, Mohammad Hosen mengatakan bahwa relokasi akan berdampak besar bagi pedagang, terutama pada perekonomian mereka, bahkan bukan 1 atau 2 hari, melainkan sampai 2 tahun.

"Ditempat yang baru tentu tidak akan langsung laku, harus menunggu hingga tahunan juga untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru," ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan audensi dengan Diskopindag Sampang dan tujuan relokasi pemerintah daerah ingin mengubah pasar tradisional Srimangunan menjadi pasar modern, sekaligus menghidupkan kembali pasar Margalela.

Namun, kata Mohammad Hosen melalui cara relokasi bukanlah solusi yang baik karena para pedagang yang notabennya kumuh bisa mengubah area dagangannya menjadi bersih.

"Begitupun di Sampang ini sangat memerlukan keberadaan pasar tradisional. Perputaran ekonomi bergerak karena adanya pasar tradisional," terangnya. 

Sementara, Wakil ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima menyampaikan banyak keluahan yang ia terima saat audensi, terutama rencana relokasi.

Dari keluhan pegang, rencana relokasi masih bersifat sepihak karena sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah daerah.

Sehingga, pihaknya berharap ada sosialisasi dari dinas terkait karena persoalan ini bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. 

"Untuk langkah selanjutnya, kami akan memanggil semua pihak terkait, terutama Diskopindag, APPSI, dan perwakilan pedagang pasar," pungkasnya.