Pemkab Bangkalan Tingkatkan Pendapatan, Pengalihan Participating Interest Migas Blok WMO

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Setelah berpuluh tahun upaya Pemkab Bangkalan melalui PT Sumber Daya selaku BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akhirnya terwujud. Itu setelah Pemprov Jawa Timur bersama SKK Migas akhirnya menuntaskan perjanjian Participating Interest (PI) sebesar 9 persen untuk Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore (WMO).

Penandatanganan perjanjian dilakukan Direktur PT PHE WMO, Endro Hartanto, Chief Representative Kodeco Energy Kwak Sang Hyuk. Dirut PT MMB Ali Hanafia Lijaya dan Dirut PT PJA Budiyanto di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (9/8/2023).

Direktur Utama PT Sumber Daya Bangkalan, Fauzan Jakfar yang juga turut menghadiri penandatangan perjanjian PI mengungkapkan, pemerintah atau masyarakat Bangkalan melalui BUMD telah resmi mendapatkan PI maksimal 10 persen.

“Bangkalan atau BUMD dalam pengalihan PI ini alhamdulillah mendapatkan 9 persen, walaupun akan berbagi dengan BUMD Prov Jatim. Sesuai regulasi komposisi saham PT Sumber Daya Bangkalan hanya 49 persen, sementara 51 persennya BUMD Provinsi Jatim,” ungkap Fauzan di hadapan awak jurnalis.

Disinggung berapa besaran nominalnya, Fauzan menjelaskan hingga saat ini belum pakem karena sifatnya masih prediksi. Besaran nominal tergantung produksi gas dari PHE WMO dan harga gas yang berlaku kala itu. Namun yang pasti, lanjutnya, besarannya sangat signifikan untuk PAD Bangkalan.

Baca juga: Gadis 19 Tahun Tolak Ajakan Nikah Seorang Kakek di Bangkalan, Langsung Dihadiahi Tamparan

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura hanya di GoogleNews TribunMadura.com

“Nominalnya nanti pertamina yang paham, saat ini kami masih menunggu SK dari Kementerian ESDM. Insyaallah dalam waktu 1-2 bulan ini setelah sk keluar, tahun ini bisa cash in,” pungkas Fauzan yang juga menjabat Ketua KONI Bangkalan itu.  

Keberhasilan Pengalihan PI 10 persen WK WMO sesuai dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan ditandai dengan penandatangan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan PI antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO, PT Kodeco Energy Ltd bersama PT Petrogas Jatim Adipoday (PJA), serta PT Mandiri Madura Barat (MMB). 

Direktur PT PHE WMO, Endro Hartanto mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan tahapan kesembilan. Sesuai dengan Permen ESDM yang berarti tahapan ini sudah hampir final. Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen PHE WMO untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 9 persen ini selain untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, juga akan menambah pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai bagian dari kontraktor,” ungkap Endro.

Di sisi lain, lanjutnya, hal ini juga menciptakan transparansi atau keterbukaan terhadap kinerja suatu blok migas. Melalui PI 9 persen, perusahaan juga akan mendapatkan kemudahan operasi berupa dukungan dari stakeholder terutama dari pemerintah daerah. 

Sementara General Manager Zona 11 Muhammad Arifin menambahkan, penandatanganan PI ini melalui perjalanan yang panjang termasuk pertemuan intensif antara antara Kodeco, PHE WMO, dan BUMD Jatim

“Kami intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BUMD Jatim , termasuk dengan para partner yaitu Kodeco dan MMB pada setiap tahapannya,” singkat Arifin. 

Ungkapan terima kasih disampaikan Plt Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM atas tuntasnya perjanjian PI sebesar 9 persen untuk WK WMO di Kabupaten Bangkalan. Apresiasi juga disampaikan Mohni kepada PT Sumber Daya Bangkalan serta PT Petrogas Jatim Adipoday (PJA) selaku BUMD Pemprov Jatim.

“Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang sudah mengawal PI ini bisa terealisasi. Tentunya ini akan menambah pemasukan Bangkalan sehingga perekonomian bisa lebih maju lagi,” singkat Mohni.

Hal senada juga disampaikan Kepala Departemen Operasi SkK Migas Jabanusa, Asyhad, PI 10 persen dari dunia Migas ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi BUMD yang mengelolanya.

“Pada akhirnya kami berharap proses perizinan untuk kegiatan Migas bisa dipermudah dengan bantuan Pemda setempat,” ujar Asyhad.