PK Moeldoko Soal Kepengurusan Partai Demokrat Ditolak MA, Amar Putusan: Tolak

TRIBUNMADURA.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat ini ditolak Mahkamah Agung (MA).

MA menolak upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai berlambang mercy tersebut.

Diketahui, Moeldoko juga bukan sekali mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: AHY di Bangkalan Klaim Partai Demokrat Sudah Menang 16-0 dari KSP Moeldoko: Sudah Tak ada Celah

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Hingga yang terbaru, gugatan Moeldoko kembali ditolak.

"Tanggal putus Kamis, 10 Agustus 2023. Amar Putusan: Tolak," demikian tertulis dalam situs resmi MA pada Kamis (10/8/2023).

Adapun perkara dengan nomor 128 PK/TUN/2023 ini diadili oleh ketua majelis, Yosran dan anggota majelis yaitu Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun.

Sementara panitera pengganti adalah Adi Irawan.

Sebagai informasi, kasus ini berawal ketika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang digelar dan diklaim oleh Moeldoko telah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Adapun klaim tersebut dinyatakan Moeldoko saat dirinya didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ART," ujarnya.

Moeldoko pun mengungkapkan sebelum dipilih sebagai Ketua Umum Demokrat, sempat bertanya kepada peserta kongres bahwa KLB telah digelar dan memiliki kesesuaian dengan AD/ART partai.

"Sebelum saya datang ke sini, saya memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ucap Moeldoko.

Pasca-KLB tersebut, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai berlambang mercy tersebut.

Dalam proses di pengadilan tingkat pertama, gugatan tersebut ditolak.

Tak sampai disitu, upaya banding yang dilakukan kubu Moeldoko pun kembali ditolak.

Lantas, kubu Moeldoko mengajukan kasasi dan tetap ditolak oleh MA.

Tak patah arang, PK pun diajukan oleh kubu Moeldoko, tetapi kembali ditolak.

Baca juga: Lirik Lagu Madura Tambenah Lokah Viral Jadi Backsound TikTok: Dhika Deteng Se Nyambi Bhukte

Baca juga: Harga Motor Listrik Terbaru, Ada yang Dapat Subsidi Rp 7 Juta, Smoot Volta Greentech hingga Gesits

Baca juga: Link Siaran Langsung AS Roma Vs Salernitana Pukul 23.30 WIB, Jose Mourinho Siap Sambut Renato

Tanggapan AHY sebelumnya saat di Bangkalan

Ketua Umum Partai Demokrat, H Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan sebutan AHY menutup rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Pulau Madura dengan membagikan sedikitnya 400 paket sembako kepada para abang becak di Ponpes Nurul Cholil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Kamis (13/42023).

Di tengah suasana keakraban dengan ratusan pengayuh becak, putra Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu sempat menyinggung sepak terjang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

AHY menegaskan, Partai Demokrat sangat berkeyakinan bahwa dari aspek hukum sudah tidak ada celah sedikitpun yang bisa memenangkan permohonan atau gugatan dari KSP Moeldoko.

Keyakinan tersebut sejatinya telah disampaikan AHY kepada publik beberapa hari sebelumnya.

Baca juga: Ketua Demokrat AHY Safari Ramadan ke Pamekasan, Sampaikan Salam Rindu Ayahnya untuk Warga Madura

“Bahkan telah 16 kali kami menghadapi berbagai gugatan di berbagai jenjang pengadilan, selama 16 kali itu pula kami menang. Partai Demokrat menang, skornya 16-kosong,” ungkap AHY didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan, Hasani Bin Zuber.

Kemenangan telak itu, lanjut AHY, artinya secara hukum sudah tidak ada hal-hal yang seharusnya bisa dianggap sebagai sesuatu hal baru, tidak ada bukti baru yang bisa dikatakan memiliki dampak atau mempengaruhi terhadap keputusan dan ketetapan hukum sebelumnya.

“Kami telah menjelaskan secara terbuka kepada publik. Bahwa hari ini masih ada upaya yang dilakukan KSP Moeldoko untuk mengambil alih, bisa dikatakan upaya merampas Partai Demokrat. Partai yang sah dan berdaulat ini masih terus diganggu kedaulatan dan eksistensinya melalui permohonan PK (peninjauan kembali) di Mahkamah Agung,” tegasnya.

Upaya KSP Moeldoko yang dinilai AHY sebagai manuver untuk melemahkan Partai Demokrat tidak hanya diladeni melalui langkah hukum namun juga melalui serangkaian langkah-langkah politik.

“Kalau ini dibiarkan seolah-olah diketahui publik, Padahal kita tahu cukup banyak ruang gelap yang bisa terjadi dalam prosesnya dan bisa terjadi intervensi dari pihak tertentu yang akhirnya  hanya untuk melemahkan atau membungkam kami sebagai partai oposisi pemerintah,” terangnya.

Sekedar diketahui, Partai Demokrat dalam menyongsong Pemilu 2024 tengah menyusun terbentuknya sebuah Koalisi Perubahan bersama dua partai politik.

Itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan keadilan yang bukan hanya menjadi hak Partai Demokrat tetapi juga hak rakyat Indonesia.

AHY menilai, apa yang dilakukan KSP Moeldoko hingga saat ini merupakan wujud upaya menghalang-halangi atau mencegah terbentuknya Koalisi Perubahan yang memang menjadi salah satu fokus utama Partai Demokrat.

“Kalau kami diganggu, dilemahkan, atau dirampas sama saja berupaya membubarkan Koalisi Perubahan. Ini tidak adil dan tidak masuk akal sehat. Oleh karena itu kami tetap berkeyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan tegak di negara kita,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, hingga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elistiano Dardak dan sejumlah petinggi DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Usai memberikan sembako kepada para abang becak, rombongan menumpangi becak menuju Jalan Letnan Abdullah atau depan Pendapa Agung Bangkalan untuk berburu takjil. Kesempatan itu sekaligus dijadikan AHY untuk berdialog dengan para pelaku UMKM. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com