Pemilu 2024, KNPI Jatim Ingatkan KPU dan Bawaslu Sumenep, Harus Bersih dari Praktik Korupsi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur (Jatim) Nur Faisal secara tegas mengingatkan KPU Sumenep dan Bawaslu Sumenep agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

"KPU dan Bawaslu harus bersih dari praktik korupsi, jangan sampai ada yang terlibat. Sebagai penyelenggara itu harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," tegas Nur Faisal pada TribunMadura.com, Jumat (24/11/2023).

Bahkan lanjutnya, bahaya yang akan terjadi jika KPU - Bawaslu khususnya di Sumenep bersikap tidak netral pada Pemilu 2024.

"Karena netralitas semua unsur pelaksana pemilu itu kunci utama kesuksesan Pemilu. Jika sampai terlibat KKN, itu bisa kacau," paparnya.

Nur Faisal menuturkan, jika sampai seperti penetapan tersangka Ketua KPK (Firli Bahuri) dan beberapa kali OTT pada pelaksana Pemilu, hal itu merupakan fakta buruk yang harus menjadi konsentrasi yang serius bagi KPU Sumenep dan Bawaslu setempat.

Baca juga: Kebutuhan Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan Capai 90 Persen, Tinggal Surat Suara

"Kita semua dan utamanya Bawaslu disemua tingkatan itu wajib bersih dan melakukan upaya - upaya pencegahan, serta penindakan terhadap potensi praktek KKN yang dilakukan oleh peserta kontestasi Pemilu Tahun 2024," tegas Nur Faisal.

Pihaknya juga meminta KPU - Bawaslu utamanya, harus berhati - hati betul dengan segala varian mudus kirupsi, kolusi dan nepotismenya seperti muny politic dan lain sebsgainya.

"Deteksi secara cermat dan tepat terhadap dugaan prilaku KKN para kontestasi Pemilu 2024," paparnya.

Antisipasi itu kata Nur Faisal, dinilai sangat penting dan bahkan wajib menjadi prioritas utama bagi Bawaslu disemua tingkatan. Bahkan, itu lebih prioritas dari sekedar penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

"Saya melihat Bawaslu Jawa Timur ini belum menunjukkan keseriusannya dalam melakukan upaya antisipasi terhadap pola - pola KKN peserta Pemilu," terangnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com