Reaksi Terbaru TPN Ganjar-Mahfud seusai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye di Pilpres 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengingatkan agar Presiden Jokowi tetap menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.

Sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi diharapkan tetap menjaga keberpihakan terhadap bangsa dan negara.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro menanggapi pernyataan terbaru Presiden Jokowi. Dalam kesempatan di Jakarta, Jokowi mengatakan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak.

"Sebagai Presiden, keberpihakannya harusnya pada bangsa dan negara. Sebagaimana teladan banyak Presiden sebelumnya saat menjabat," kata Seno saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (24/1/2024).

Seno memberi contoh sikap negarawan presiden Indonesia terdahulu. Seperti Ir Soekarno, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hingga Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, mereka menunjukkan sikap keteladanan. "Saya kira Pak Jokowi mengenal bagaimana Bung Karno, bagaimana Gus Dur, bagaimana Ibu Mega, contoh-contoh negarawan yang menjadi teladan," ujarnya.

Tokoh muda itu pun mengingatkan, tugas sebagai presiden dan kepala negara jauh lebih besar ketimbang terlibat dalam kontestasi Pilpres. "Karena tugas sebagai seorang kepala negara menyangkut tanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukung kelompok tertentu," ungkapnya.

Seno pun menyoroti pernyataan Jokowi itu disampaikan saat bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2. Sehingga, bagi Seno, tak berlebihan jika publik mempertanyakan etika netralitas perangkat negara dalam kontestasi Pilpres 2024. "Jangan sampai legacy panjang sejarah demokrasi kita berkembang menjadi distrust," ujar Seno.

Baca juga: Doakan Prabowo Menang Pilpres 2024, Kiai di Banyuwangi Pingsan: Kabulkan Doa Saya, Ya Allah

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak. Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait netralitas menteri dalam Pemilu 2024, Rabu (24/1/2024) di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Bahkan, pernyataannya tersebut disampaikannya di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. "Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh lho memihak," katanya dikutip dari Tribunnews.com

Namun, Jokowi mengingatkan kampanye yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara. Dia mengungkapkan diperbolehkannya presiden atau pejabat lainnya berkampanye lantaran berstatus pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gitu nggak boleh. Menteri juga boleh (berkampanye)," ungkapnya. Di sisi lain, di banyak kesempatan, Jokowi kerap menjanjikan netralitasnya selama Pemilu 2024.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com