Bawaslu Bangkalan Terima Bukti Video KPPS Coblos Banyak Surat Suara, Bakal Pemungutan Suara Ulang?

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Bawaslu Kabupaten Bangkalan saat ini tengah berjibaku dengan kajian-kajian terhadap segudang laporan atas dugaan tindakan petugas penyelenggara pemilu menyalahi tata cara prosedur pemungutan maupun penghitungan suara.

Hasil kajian, pihak bawaslu merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS hingga Hitung Ulang (HU) di 35 TPS.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh mengungkapkan, sejak hari H pencoblosan atau 14 Februari 2024 hingga hari ini pihaknya secara bergelombang terus menerima beberapa laporan dan melakukan kajian atas temuan dari petugas pengawas TPS serta panitia pengawas desa berkaitan dengan situasi pungut hitung pada Rabu (14/2/2024).

“Kemarin kami sementara sudah merekomendasikan untuk PSU di 12 TPS. Selain itu kami juga meminta digelar HU di 35 TPS, walaupun total yang sedang kami kaji ada sejumlah 47 TPS berpotensi untuk dihitung ulang,” ungkap Mustain di kantor Bawaslu Bangkalan, Jumat (16/2/2024).

Ia menjelaskan, PSU dilakukan di mana mayoritas telah menyalahi tata cara prosedur pemungutan suara. Bahkan hasil temuan dan laporan pihak bawaslu juga mendapati sejumlah bukti surat suara yang sudah tercoblos .

Baca juga: Real Count, Paslon Anies-Muhaimin Unggul Jauh di TPS Khusus Ponpes Al Falah Ploso Kediri

“Lalu ada kiriman video dari masyarakat berkaitan dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mencoblos banyak suara suara dan dimasukkan sendiri ke kotak suara,” tegas Mustain.

Sehari sebelumnya, Bawaslu Bangkalan menerima laporan dari Caleg DPRD Jatim Dapil Madura, Mathur Husyairi bersama 12 orang saksi TPS, Rabu (15/2/2024). Mereka melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di beberapa TPS Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Mustain memaparkan, laporan dari Mathur Husyairi berkaitan TPS di Desa Bator, Kecamatan Klampis termasuk salah satu rekomendasi pihak bawaslu walaupun dari 12 TPS yang dilaporkan belum semuanya selesai dilakukan kajian.

Meski demikian, lanjunya, ada beberapa yang membuat pihak Bawaslu Bangkalan yakin berdasarkan bukti video, foto, serta hasil pengawasan dari pengawas internal bawaslu. Dari total 12 TPS Desa Bator yang dilaporkan, sementara masih 2 hingga 3 laporan yang sudah bisa dipastikan bentuk pelanggaran dan rekomendasinya. Sisanya, masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari pengawas TPS.

“Ada beberapa TPS (Desa Bator) yang kami butuh keterangan lebih lanjut, jadi kami meminta untuk hitung ulang karena proses pemungutan suaranya berlangsung. Namun pada pukul 13.00 WIB, ada kejadian rekapitulasi yang tertutup. Pengawas TPS kami kesulitan mengakses,” pungkas Mustain.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com