PKS Siap Penjajakan dengan Khofifah atau Cak Imin untuk Pilgub Jatim 2024

PKS Siap Penjajakan dengan Khofifah Atau Cak Imin untuk Pilgub Jatim 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bursa Pilgub Jatim 2024 belakangan terus menghangat.

Terbaru, PKS menyatakan siap berkomunikasi dengan kandidat manapun termasuk Khofifah Indar Parawansa sebagai petahana.

Tak hanya Khofifah, bahkan PKS menegaskan siap menyambut seandainya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Ketua Umum PKB dipastikan maju Pilgub Jatim mendatang.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menjelaskan, segala dinamika bursa Pilgub kini terus dipelototi utamanya kemunculan sejumlah nama yang berpeluang running.

"Tugas kami adalah bagaimana membangun komunikasi dengan para calon termasuk Bu Khofifah atau Cak Imin," kata Irwan saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (2/4/2024).

Dua nama ini belakangan memang masuk bursa calon. Khofifah yang merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU, sudah secara terbuka menyatakan bakal kembali maju Pilgub. Bahkan, Khofifah saat ini sudah mengantongi empat rekom parpol yakni PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

Sementara Cak Imin yang sebelumnya menjadi cawapres, diisukan akan maju Pilgub. PKB pun mengakui ada dorongan kepada Cak Imin untuk bisa maju di Jawa Timur. Menurut Irwan, pihaknya tidak ada halangan apapun untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai kandidat.

Kepada Khofifah, sekalipun pada Pilgub lalu berseberangan namun komunikasi sejauh ini diakui relatif lancar. "Tidak ada kendala komunikasi walaupun kami banyak melakukan kritik konstruktif kepada beliau sebagai Gubernur Jawa Timur," ungkapnya.

Untuk Cak Imin, PKS pun menyatakan terbuka. Apalagi, pada Pilpres PKS dan PKB berada dalam gerbong yang sama. "Kalau kemudian Cak Imin mencalonkan ya tugas kami adalah komunikasi dengan beliau. Begitu juga jika ada calon lain kami siap menjalin komunikasi," terangnya.

Hasil komunikasi dengan calon akan menentukan sikap PKS untuk Pilgub. Irwan mengungkapkan, selain komunikasi partai juga akan melakukan penjaringan serta survei untuk menangkap jajak pendapat publik. "Tentunya nanti tergantung tiga aspek itu. Nantinya akan diputuskan oleh DPP berdasar laporan dari kami," ungkap Irwan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com