Pilgub Jatim 2024

PAN Mulai Bangun Koalisi Politik Untuk Pilkada Serentak 2024, Siapa yang Bakal Dicalonkan?

Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menjajaki peluang kerjasama dengan sejumlah partai politik untuk mempersiapkan Pilkada di tingkat kabupaten/kota

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunMadura/ Yusron
PAN Jatim saat menggelar konsolidasi pemenangan Pilkada serentak 2024 belum lama ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di Surabaya. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menjajaki peluang kerjasama dengan sejumlah partai politik untuk mempersiapkan Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.

Komunikasi ini dilakukan terutama untuk daerah yang berpeluang mengusung kader PAN.

Setidaknya, ada 7 hingga 8 daerah di Jawa Timur yang membuat PAN optimis bisa mencalonkan kader baik di posisi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Diantara daerah dimaksud antara lain Blitar dan Kediri Raya, Lamongan, Sumenep dan sebagainya.

Di sejumlah daerah tersebut, PAN punya modal kursi di angka 10 persen.

"Progres komunikasi politik untuk membangun koalisi parpol saat ini sedang berjalan," kata Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur Windiarto Kardono saat dihubungi, Kamis (2/5/2024).

Menurut Windi, komunikasi politik di masing-masing daerah bisa saja beragam. Seperti di Kabupaten Sumenep, kader PAN setempat juga melamar posisi calon wakil bupati di PDI Perjuangan untuk bisa berpasangan dengan Achmad Fauzi, Bupati petahana.

Hal itu membuat PAN berpeluang untuk koalisi dengan PDIP. Windi menyebut, koalisi bisa saja berbeda dengan saat Pilpres 2024 lalu, bergantung realitas politik di daerah. PAN menegaskan komunikasi politik akan sangat cair.

"Kita nanti akan minta laporan dari ketua pan di masing-masing daerah terkait hasil komunikasi politik yang sudah dibangun," jelas Windi.

Progres itu ditegaskan penting, mengingat hasil komunikasi politik pengurus di daerah berikutnya bakal ditindaklanjuti secara berjenjang yakni pengurus di Jawa Timur hingga tingkat DPP.

"Karena tentu realitas pilkada akan berbeda dengan realitas Pilpres. Sampai hari ini belum ada instruksi apapun dari DPP bahwa koalisi pilpres juga otomatis berlaku di Pilkada," tandas Windi.

 

Informasi lengkap dan menarik lainnnya di Googlenews TribunMadura.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved