7 Tokoh Sumenep Berebut Rekom DPP PKB di Pilkada 2024, Berikut Ini Nama Lengkapnya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - DPC PKB Sumenep Madura telah menutup penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang akan maju di Pilkada serentak 2024 pada bulan lalu.

Tercatat ada 7 orang yang telah menyerahkan berkas pendaftaran disertai pakta integritas ke Desk Pilkada PKB Sumenep setelah mendaftar secara online.

Dari 7 orang yang mendaftar ke partai berlambang bola dikelilingi sembilan bintang itu, 3 orang di antaranya mendaftar sebagai bakal calon bupati Sumenep.

Sedangkan 4 lainnya mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati untuk menju di Pilkada 2024.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPC PKB Sumenep, KH. Imam Hasyim saat dikonfirmasi TribunMadura.com.

"Yang mendaftar bakal Cabupnya ada tiga, pertama Abu Hasan, kedua Ketua Partai NasDem Sumenep dan ketiga KH. Unais Ali Hisyam," sebutnya, Kamis (9/5/2024).

Status dari tiga tokoh Sumenep yang mendaftar Bacabup Sumenep ini ke PKB adalah kH. Unais Ali Hisyam meruoakan mantan anggota DPR RI.

Kedua, Abu Hasan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang merupakan tokoh kepulauan dan ketiga Hosni dari Ketua Partai Nasdem Sumenep.

Untuk yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Sumenep, diantaranya Abdul Hamid Ali Munir yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, anggota DPRD Sumenep.

Kemudian atas nama Nur Fitriana Busyro Karim masih anggota DPRD Jawa Timur, dan terakhir Aditya Raman Dany sebagai Caleg PPP dapil 1.

Unuk tahapan selanjutnyakata KH. Imam Hasyim, dari 7orang yang mendaftar bacabup dan bacawabup itu akan mengikuti uji kompetensi dan kelayakan (UKK) dari DPP PKB.

"UKK itu digelar serentak se-Indonesia untuk Jawa Timur akan diselenggarakan di Surabaya," papar mantan Ketua DPRD Sumenep ini.

UKK itu tambahnya, nanti akan menjadi salah satu penilaian yang akan menentukan rekomendasi partai kepada salah satu pasangan calon.

"Tapi yang menentukan siapa Cabup dan Cawabup PKB itu murni kewenangan DPP. Tentu saja ada berbagai pertimbangan dan penilaian, salah satunya UKK," terangnya.