Pemprov Jatim Cek Kawasan Industri Kemaritiman Pesisir Barat Kota Bangkalan, Layak Jadi KEK

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAAN – Lingkungan pesisir sisi Barat Kota Bangkalan, tepatnya di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota Bangkalan, mentasbihkan diri sebagai Kawasan Industri Kemaritiman.

Bahkan dalam perkembangannya, tidak mustahil kelak akan menjelma sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Kemaritiman seperti halnya di Batam, Cilegon, dan Tanjung Priok.  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, Rizal Morris melalui Kepala Bidang Promosi Jemmi Tria Sukmana mengungkapkan, potensi luar biasa sebagai Kawasan Industri.

Kemaritiman di pesisir Barat Kota Bangkalan telah menuntun langkah dua Pejabat Madya DPMPTSP Jawa Timur, Kabid Promosi PM Norma Isnawati dan Kabid P3M Arief Faurony untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan cek lokasi pada Kamis (29/8/2024).

“Ke depannya, sedapatnya akan dilakukan sinergi lintas stakeholder agar Industri Kemaritiman di pesisir Barat Kota Bangkalan ini bisa diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK."

"Karena pengusulannya bisa dilakukan oleh Pemkab Bangkalan, Pemprov Jatim atau pelaku usaha sendiri,” ungkap Jemmi kepada Tribun Madura, Jumat (30/8/2024).

Tidak salah kemudian jika selama ini, kawasan itu menjadi salah satu kawasan primadona bagi para pelaku usaha di bidang shipyard atau galangan kapal berskala besar.

Selain PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia yang telah beroperasi sejak 1992, terdapat pula PT Tri Warako, dan PT Galangan Samudra Madura.

Jemmi memaparkan, ketiga perusahaan shipyard yang beroperasi penuh dengan skala besar serta besarnya kondisi existing Industri Kemaritiman sudah sangat memungkinkan untuk pesisir Barat Kota Bangkalan ditingkatkan menjadi KEK Industri Kemaritiman.

“Hasil dari dialog kemarin, muncul harapan dari pelaku usaha untuk diusulkan menjadi KEK."

"Karena dengan ditetapkan sebagai KEK, maka Industri Kemaritiman Bangkalan akan menerima insentif fiskal penuh yang akan menurunkan harga-harga produksi dan operasional,” papar Jemmi. 

Saat ini sedang berproses, PT Aatikah Lubna akan menempati lahan seluas 4,5 hektare.

Perusahaan tersebut akan concern di bidang Military Speciality atau Dedicated Shipyard.

Artinya, galangan kapal yang hanya mengerjakan perawatan berkala, perbaikan kapal perang milik TNI AL, bahkan nantinya memproduksi kapal perang baru.