Buntut Darurat Militer, Pejabat Tinggi Korea Selatan Ramai-ramai Mengundurkan Diri

TRIBUNMADURA.COM - Pimpinan dan pembantu senior Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol akan melakukan pengunduran diri massal dengan kepala stafnya pada Rabu (4/12/2024).

Ini terjadi setelah adanya pernyataan darurat militer oleh Yoon.

Diantara pejabat yang mengundurkan diri adalah Chung Jin-suk, kepala staf kepresidenan, lalu Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, dan Sung Tae-yoon, kepala staf kebijakan, juga terdapat tujuh pembantu senior yang lain.

Sikap pengunduran diri ini diumumkan oleh Kepala Negara Korea Selatan itu pada Selasa malam.

Tuduhan adanya oposisi yang memiliki "kekuatan anti-negara" yang dapat melumpuhkan rumah tangga negara dengan adanya mosi pemakzulan serta adanya rancangan undang-undang anggaran yang dikurangi.

Yoon memutuskan mencabut pernyataan darurat militer setelah pemungutab suara yang dibuat Majelis Nasional demi menuntut presiden mencabutnya.

Desakan Pecat Kepala Pertahanan

Pemimpin partai berkuasa desak Yoon untuk memecat kepala pertahanan terkait kegagalan darurat militer

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk menjelaskan keputusannya yang menyatakan darurat militer dan memecat Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas apa yang disebutnya "situasi bencana."

Han Dong-hoon melontarkan pernyataan tersebut setelah Yoon mencabut darurat militer dalam rapat Kabinet Rabu pagi setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memblokir dekrit tersebut.

Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya ditujukan untuk "memberantas kekuatan anti-negara," menuduh oposisi "melumpuhkan" pemerintah dengan mosi pemakzulan terhadap pejabat publik dan mengurangi anggaran nasional yang diusulkan.

"Sebagai partai yang berkuasa, kami merasa sangat meminta maaf kepada publik atas situasi bencana hari ini," kata Han kepada wartawan di Majelis Nasional.

"Presiden Yoon harus menjelaskan secara langsung situasi bencana ini dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab, termasuk pemecatan segera menteri pertahanan yang mengusulkan darurat militer," tambahnya.

Kim, mantan kepala Dinas Keamanan Presiden dan ajudan dekat Yoon, dilantik sebagai menteri pertahanan pada bulan September. Kementerian pertahanan mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan darurat militer kepada Yoon.

Han mengatakan partainya akan bekerja untuk meminimalkan dampak terhadap perekonomian dan diplomasi negara, berjanji untuk menyelidiki situasi secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com