Keributan di BPJS Ketenagakerjaan Madura Menggelinding ke Meja DPRD Bangkalan: Ini Hak Honorer

Kontan saja langkah kongkrit Komisi I DPRD Bangkalan mendapat respon positif dari para honorer.

Bahkan seorang honorer di Dinas Kominfo Bangkalan, Andi Aziz langsung beranjak dari tempat duduk dan bersujud sebagai ungkapan syukur setelah keluh kesah para honorer menjadi perhatian wakil rakyat.  

“Kami memang butuh orang yang peduli, bukan orang pintar. Alhamdulillah ada kontribusi dari teman-teman DPRD, pihak BPJS langsung dipanggil."

"Termasuk kami perwakilan dari honorer juga kembali dipanggil,” singkat Andi Azis yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai honorer Pemkab Bangkalan.

Dalam tuntutannya, Aliansi Honorer Bersatu Kabupaten Bangkalan meliputi ; Sejahterakan para honorer Kabupaten Bangkalan agar upah disetarakan dengan UMK tahun 2025, tuntaskan pengangkatan honorer di Kabupaten Bangkalan menjadi PPPK, Menolak rekrutmen CPNS dan PPPK dari jalur umum sampai para honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Selanjutnya, menolak kenaikan BPJS Kesehatan untuk para honorer karena upah di bawah UMK yang setiap tahunnya iuran BPJS Kesehatan selalu mengalami kenaikan sesuai UMK, dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, Pasal 30 Ayat (1) Iuran Peserta Pekerja Upah (PPU) yaitu sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut : 4 persen dibayar oleh pekerja dan 1 persen dibawah oleh peserta.

Ikuti berita seputar Bangkalan