Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi Pelajaran, Bangkalan Siap Data dan Evaluasi Semua Ponpes

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Tragedi ambruknya Musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto.

Audit besar-besaran terhadap struktur bangunan di seluruh pondok pesantren (ponpes) diperintahkan Prabowo pada Minggu (5/10/2025), sebagai upaya tragedi yang menewaskan puluhan santri itu tidak kembali terjadi.  

Wakil Bupati Bangkalan, Moch Fauzan Ja’far mengungkapkan, sikap Presiden RI Prabowo Subianto sudah jelas agar semua bangunan yang ada di ponpes-ponpes seluruh Indonesia dilakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunannya.

“Kita harus ambil hikmah dari kejadian Ponpes Al Khoziny dan perintah Pak Presiden jelas bahwa selain dalam rangka mengaudit bangunan dari sisi teknis,  juga akan ada intervensi dalam artian, akan ada bantuan ke ponpes-ponpes,” ungkap Fauzan kepada Tribun Madura, Kamis (9/10/2025).  

Tragedi yang sudah terjadi menimpa Ponpes Al Khoziny, lanjutnya, menjadi pengingat bagi seluruh ponpes agar dalam mendirikan bangunan pesantren, baik itu asrama untuk santri, ruang kelas, mushola ataupun masjid di lingkungan ponpes, pembangunannya tidak boleh sembarangan.

“Tidak boleh asal membangun karena pendampingan teknis itu penting,” ujar Fauzan.

Sambil menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PU, Pemkab Bangkalan tengah mempersiapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan jumlah ponpes di Kabupaten Bangkalan.

Fauzan mengatakan, Pemkab Bangkalan juga akan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui jumlah ponpes-ponpes yang sudah terdata atau mungkin ada juga ponpes yang belum terdata.

Selain itu, lanjutnya, PRKP Pemkab Bangkalan juga akan meminta pengasuh ponpes untuk melengkapi administrasi sebagai upaya pendataan untuk mengetahui kemungkinan ada ponpes yang belum punyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dan bangunan-bangunan eksisting itu kajian secara teknisnya seperti apa?. Apakah sudah memenuhi syarat, masih layak atau bagamana?."

"Itu nanti kami lakukan pendampingan, tapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat,” pungkas Fauzan.

Sementara Kepala Dinas PRKP Pemkab Bangkalan, H Moh Hasan Faisol mengungkapkan, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Ketua PCNU sekaligus MUI Kabupaten Bangkalan, KH Makki Nasir serta Kantor Kemenag Kabupaten Bangkalan.  

“Kami akan melakukan pendataan mulai dari izin konstruksi, apakah ponpes, yayasan, dan sekolah-sekolah madrasah seperti sekolah ilmu tarbiyah sudah ada PBG apa belum,” ungkap Faisol melalui sambungan selulernya.

Langkah kedua, lanjut, PRKP Pemkab Bangkalan akan melakukan penilaian melalui tim teknis yang terdiri dari konsultan dan tenaga ahli.

Di situ nantinya akan diketahui apakah bangunan ponpes yang sudah puluhan tahun masih layak dipergunakan?.

“Apakah memerlukan perbaikan atau ada struktur bangunan yang harus diperbaiki sehingga bisa dikatakan layak dan dipergunakan. Karena itu, besok kami mulai berkoordinasi dengan Kiai Makki,” pungkas Faisol.