Madura Terpopuler: Program MBG di Sumenep Dihentikan hingga Ratusan Honorer Bangkalan Wadul Dewan

Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sampang Sudarmanto mengatakan bahwa, alasan  pihaknya belum menentukan jadwal pelaksanaan pilkades serentak akibat, terbentur aturan.

Yakni,  Undang-Undang (UU) 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa.

"Hingga kini, DPMD masih menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari aturan di atasnya," ujarnya. Senin (17/2/2025).

Menurutnya, Terbitnya UU 3/2024 berpotensi mengubah agenda pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun ini.

Sebab, dalam UU tersebut diatur perubahan atau perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades).

"Otomatis, aturan tersebut berdampak pada masa jabatan puluhan kepala desa di Sampang," jelasnya.

Di samping itu, terkait anggaran Rp 23 miliar yang disiapkan kata Sudarmanto  akan digunakan untuk pelaksanaan pilkades di 180 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

"Artinya, tidak hanya untuk 143 desa yang sekarang masih dijabat oleh Pj Kades," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com