Sosok Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand Pernah Dikudeta, Kini Jadi Dewan Penasihat Danantara

TRIBUNMADURA.COM - Pemerintah Indonesia telah menetapkan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara.

Pengumuman ini disampaikan oleh CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani, dalam acara di Menara CIMB Niaga, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

"Alhamdulillah kami berhasil untuk meyakinkan mereka. Mereka adalah tim yang menurut kami telah melalui seleksi ketat kami dibantu head hunter," ujar Rosan, dikutip dari Kompas.com.

Rosan juga menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam kepengurusan Danantara telah melalui tahap wawancara.

Thaksin Shinawatra akan bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara bersama empat tokoh lainnya, yaitu Raymond Thomas Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor.

Berikut sosok dan rekam jejak Thaksin Shinawatra yang telah resmi dipilih menjadi penasihat Danantara.

Baca juga: Rekam Jejak Kejahatan Pemuda Bangkalan yang Dikepung dan Dihajar Warga di Surabaya

Perjalanan Politik Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra dikenal sebagai sosok politik berpengaruh di Thailand. Pria kelahiran 1949 ini mendirikan Partai Thai Rak Thai pada tahun 1998.

Pada tahun 2001, ia berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand setelah memenangkan pemilu dengan dominasi suara yang signifikan melawan Partai Demokrat.

Dukungan besar diperolehnya karena kebijakan populis seperti layanan medis murah, keringanan utang, serta program ekonomi Thaksinomics. Selain itu, kepemimpinannya dalam menangani bencana tsunami 2004 juga mendapat apresiasi.

Namun, Thaksin menghadapi kritik atas kegagalannya dalam menangani wabah flu burung, kebijakan penindakan narkoba yang menyebabkan lebih dari 2.500 korban jiwa, serta tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran transparansi kekayaan.

Kendati demikian, ia tetap mendapat dukungan kuat, khususnya dari warga pedesaan. Partainya kembali menang dalam pemilu parlemen 2005.

Pada tahun 2006, keluarganya menjual saham di perusahaan telekomunikasi Shin Corp kepada Temasek, lembaga dana pemerintah Singapura, tanpa membayar pajak.

Hal ini memicu protes luas dari masyarakat dan mendorong kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi menggelar unjuk rasa.

Pada September 2006, militer Thailand melakukan kudeta saat Thaksin berada di luar negeri. Kudeta ini diklaim sebagai langkah untuk mengakhiri protes dari publik.