Nasib Jokowi Jika Ijazahnya Terbukti Palsu, Pakar Hukum Asal Madura: Kalau Pidana Bisa

Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

"Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya," katanya.

Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

"Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli

Sementara itu, pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menilai bahwa isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya serangan terhadap mantan Presiden RI ke-7 tersebut, tetapi juga bagian dari strategi sistematis untuk mengganggu transisi pemerintahan menuju era Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut Pieter, narasi ini kembali dimunculkan di tengah masa transisi pemerintahan, meski sebelumnya telah dibantah secara terbuka oleh Jokowi dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,” ujar Pieter dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Peter, isu itu diangkat seolah-olah merupakan skandal besar yang ditutup-tutupi, padahal UGM telah menyatakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dengan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam."

"Kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” ujar Pieter.

Peter pun mengajak publik untuk memahami motif di balik munculnya kembali isu tersebut dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegaduhan yang ditimbulkan. 

Selain itu, Peter mendorong masyarakat agar menjaga demokrasi dari erosi etika dan nalar di era informasi terbuka seperti saat ini.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil Rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi."

"Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com