100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Bangkalan Dievaluasi BEM UTM, Begal dan Pengangguran Jadi Sorotan

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan seolah tidak pernah berujung dan terus menggelinding dalam enam tahun terakhir.

Kondisi tidak terkoordinirnya pengelolaan sampah dijadikan salah satu materi dalam aksi unjuk rasa bertemakan, Evaluasi 100 Hari Kinerja Bupati-Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim-Moch Fauzan Ja’far oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di halaman Kantor Pemkab Bangkalan, Selasa (3/6/2025).  

Pada akhir Juli 2023 silam, judul pemberitaan Kota Bangkalan Dikepung Sampah sempat mewarnai linimasa media massa setelah tumpukan menggunung sampah di sejumlah titik tidak terangkut.

Salah satunya di Rumah Daur Ulang (RDU), Jalan Letnan Sunarto, Jalan RA Kartini, Kelurahan Pangeranan. Tumpukan sampah bahkan meluber hingga menutupi sepertiga jalan raya, sejumlah kontainer sampah kala itu tampak berjejer dipenuhi sampah. Akses tersebut sempat ditutup untuk sementara, bahkan seorang petugas angkut sampah khusus rumah tangga di Jalan Pertempuran ditolak saat hendak menaruh sampah di RDU itu.

Tumpukan sampah saat ini juga menebar aroma tidak sedap di Jalan Raya Desa Telang, Kecamatan Kamal yang menjadi jalur poros mahasiswa menuju kampus UTM. Kondisi itulah yang kemudian memantik mahasiswa untuk menggelar aksi demo di halaman Kantor Pemkab Bangkalan.   

“Kami bergerak atas aspirasi seluruh mahasiswa UTM, kami resah akan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan beserta permasalahannya. Khususnya di kawasan UTM, banyak mahasiswa mengeluh sampah yang tidak terkoordinir, sampah menumpuk,” tegas Presma UTM Moh Fauzi di sela aksi demo.  

Seperti diketahui, persoalan sampah di Kabupaten Bangkalan berawal setelah warga menutup satu-satunya TPA di Desa Buluh, Kecamatan Socah pada 21 Februari 2020 silam. Penutup dilakukan karena Pemkab Bangkalan dinilai tidak serius dalam upaya mengelola sampah. Sehingga tumpukan sampah menimbulkan bau dan mencemari sumber mata air warga. 

Keberadaan TPS 3R yang digaungkan DLH Bangkalan selama ini tidak sebanding dengan semakin tingginya produksi sampah dalam setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, produksi sampah di Bangkalan telah menyentuh 60 ton per hari.

Sejak saat itu, DLH Kabupaten Bangkalan berpindah-pindah membuang sampah dengan sistem sewa. Seperti halnya di Desa Bunajih, Kecamatan Labang untuk dijadikan TPA dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp 400 juta per tahun hingga Maret 2022.

Berakhirnya masa sewa, DLH Bangkalan harus angkat kaki dan berpindah-pindah tempat menempatkan sampah. Seperti halnya di kawasan Wisata Bukit Jaddih, Desa Parseh, Kecamatan Socah. Setelah berjalan sekitar dua pekan, warga kemudian menolak dengan cara menghadang laju truk sampah pada 27 Juli 2023 silam. 

Setelah itu, tempat pembuangan sampah dilakukan DLH Bangkalan dengan cara berpindah-pindah dan mendapatkan penolakan warga. Mulai dari Kecamatan Kwanyar, Tanjung Bumi, Arosbaya, hingga yang terbaru di Kecamatan Klampis. 

Pada pekan kelima di Bulan Januari 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam tiga hari terakhir berjibaku membersihkan sampah berserakan dari pekarangan rumah, sawah, dan kebun cabe-jagung milik warga Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi..

Sampah yang ‘berenang’ akibat luapan air sungai akibat derasnya air hujan itu tentu saja bukan hanya mengganggu pandangan mata. Namun juga menimbulkan bau tidak sedap yang menusuk indera penciuman masyarakat terdampak.

Terbaru, video penghadangan truk sampah oleh warga di Kabupaten Bangkalan kembali beredar luas mewarnai linimasa sosial media pada 19 April 2025 malam. Dalam video, warga yang mayoritas kaum emak-emak, menyoraki truk sampah. Keterangan dalam video disebutkan lokasi kerumunan warga itu terjadi di Dusun Debeng, Desa Bulung dan Desa Bragang, Kecamatan Klampis.

“Sampah yang menumpuk di kawasan UTM saat ini, menimbulkan bau ‘semerbak’ menyengat hidung,” ungkap Fauzi.

Selain persoalan sampah, jaminan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa UTM di kawasan kampus juga menjadi tuntutan mahasiswa atas maraknya aksi pencurian maupun begal motor.  

Berdasarkan kajian pihak BEM UTM, faktor ekonomi sebagai dampak dari minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu yang mendorong terjadinya aksi begal maupun pencurian sepeda motor di kabupaten Bangkalan.

“Teman-teman ini resah, apalagi sekarang momen penerimaan mahasiswa baru. Ini ada mahasiswa baru yang diterima melaui jalur UTBK SNBP mengundurkan diri karena ada kejadian begal, mereka lebih baik kuliah di Luar madura karena takut begal,” paparnya.

BEM UTM juga menyoroti belum juga terpecahnya masalah genangan air di akses jalan yang menjadi jalur utama mahasiswa menuju Kampus UTM. Permasalah genangan air disebut Fauzi telah berlangsung selama bertahun-tahun.  

“Kasihn teman-teman mahasiswa ketika turun hujan, sudah berpakaian rapi dari rumah kos  tapi mereka harus buka sepatu seperti anak-anak SD di pedesaan,” pungkasnya. 
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com