Legislator Pulau Kangean Sumenep Desak SKK Migas Selesaikan Polemik KEI

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Polemik PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang bermula dari rencana ekspansi eksplorasi migas di Pulau Pagerungan Kecil, bagian dari Blok Kangean mendapat tanggapan dari politisi senior Demokrat, Moh Hanafi.

Legislator asal kangean ini menegaskan, bahwa suara masyarakat yang menolak ekspansi eksplorasi yang mendesak pemerintah mencabut izin KEI juga perlu didengar.

"Sebab bagaimanapun aspirasi mereka tidak berangkat dari ruang hampa. Kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sesuatu yang wajar. Sehingga perlu penjelasan yang utuh," tegas Moh Hanafi pada TribunMadura.com, Rabu (2/7/2025).

Oleh karena itu, Moh Hanafi menilai pola komunikasi dan kehumasan SKK Migas perlu dievaluasi.

Sebab, komunikasi yang kaku dengan masyarakat di bawah tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya, akan memunculkan masalah baru.

"Saya melihat komunikasi yang dibangun oleh SKK Migas ini kaku dan cenderung formalistik. Masyarakat itu butuh pendekatan yang utuh, tidak cukup hanya dengan penjelasan yang formal," katanya.

"Yang paling penting harus paham kearifan lokal masyakat Sumenep, terutama Pulau Kangean sebagi daerah terdampak," sarannya.

SKK Migas sebagai pemangku kewenangan di sektor industri hulu migas lanjutnya, perlu nengambil langkah akomudatif.

Dalam hal ini perlu mendengar aspirasi masyarakat pulau kangean sebagai daerah terdampak.

"Dan perlu pula memastika seluruh KKKS tunduk pada regulasi yang berlaku," katanya.

"SKK Migas harus mencari format terbaik agar polemik KEI ini segera berakhir dan tidak berkepanjangan," kata Moh Hanafi.

Di sisi lain tambahnya, polemik KEI ini juga akibat lambatnya Pemkab Sumenep merespoan situasi di bawah.

Pemerintah daerah yang berkali-kali didemo oleh masyarakat terkesan lamban menyikapinya, padahal apa yang menjadi aspirasi masyarakat butuh kepastian langkah dan jawaban dari penguasa di daerah.

"Kami mendesak agar pemerintah daerah segera menyelesaikan polemik atau sengketa uji seismek KEI," tegas anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumenep ini.

"Pemerintah harus hadir menjadi fasilitator menyelesaikkan polemik ini. Sebab kalau berlama-lama, khawatir Pemkab Sumenep terkesan tidak ramah terhadap investasi," pintanya.