Dedi Mulyadi Bakal Jadi Sudewo Versi 2? Ancaman Pemakzulan Gegara Larangan Study Tour Rugikan Rakyat

Namun, Dedi Mulyadi kukuh dengan keputusannya sampai mengancam menghukum kepala sekolah yang tekat melaksanakan study tour.

"Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot," tegas Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), melansir dari TribunJabar.id.

Menurut sang gubernur melalui Sekretaris Daerah Herman Suryatman, biaya study tour memberatkan orang tua siswa sampai menggunakan pinjaman online atau pinjol.

Larangan ini lantas ditujukan untuk melindungi rakyat.

"Ujungnya itu memberatkan orang tua, terutama orang tua menengah bawah. Ujungnya adalah pinjam ke Bank Emok, ujungnya pinjam ke pinjol ilegal,” kata Herman menanggapi aksi demo para pelaku pariwisata. 

Baca juga: Kritikan Dedi Mulyadi saat 3 Kepala Daerahnya Longgarkan Larangan Study Tour: Eksploitasi Anak

Herman menilai konsep study tour semestinya tetap kontekstual, edukatif, dan terjangkau.

Banyak alternatif destinasi edukasi di dalam kota atau kabupaten, yang biayanya sangat ringan tapi tetap memberikan nilai pembelajaran dan relaksasi bagi siswa.

"Yang dimaksud Pak Gubernur kalau study tour-nya memanfaatkan misalnya ya, orang Bandung kan bisa ke Museum Geologi, ke Gedung Sate, ke Tahura. Murah meriah tapi anak-anak dapat ilmu. Kalau orang Sumedang bisa ke Museum Prabu Gesang Ulun, Gunung Kunci. Bisa pakai angkot, murah banget," katanya.

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) mengatakan kebijakan ini bisa merugikan ekonomi daerah sehingga sudah seharusnya dicabut.

“Menurut saya memang harus dicabut karena ini berkaitan langsung dengan sektor pajak hotel, restoran, dan jasa wisata. Kalau dilarang, semua terdampak. Apalagi tiap kota punya potensi wisata yang berbeda-beda,” ujar Acuviarta Kartabi, Senin (21/7/2025), dilansir dari TribunJabar.id. 

Baca juga: Fakta 3 Tewas di Nikahan Anak Dedi Mulyadi, Ternyata Tak Ada Makan Gratis? Ini Pengakuan Maula Akbar

Lebih lanjut, Acuviarta menjelaskan study tour semestinya tidak dilarang total namun diatur secara efisien.

“Kita tidak perlu terlalu banyak aturan. Yang penting efisien, bukan dilarang total. Apalagi pusat saja tidak konsisten dengan semangat efisiensi, tapi defisit APBN masih meningkat,” tambahnya.

Sebab bisa berdampak langsung, Acuviarta menyarankan adanya keterlibatan pelaku pariwisata dalam membuat kebijakan, bukan sepihak dicetuskan oleh kepala daerah.

“Larangan semacam ini menambah tekanan. Apalagi sebelumnya juga ada larangan studi tour dan sejenisnya. Itu membuat iklim usaha tidak kondusif.

“Kebijakan yang baik harus melibatkan pelaku wisata maupun masyarakat. Kalau tidak, yang terjadi adalah ketimpangan antara aturan dan realitas di lapangan. Tidak perlu banyak aturan yang diasumsikan secara sepihak," kata Acuviarta.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.