Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad kuat untuk bisa memangkas antrean layanan rumah sakit melalui sinergi dengan rumah sakit daerah yang ada di seluruh Jawa Timur.
Untuk itu, siang ini, Jumat (13/12/2019), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Jawa Timur dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Forum silaturahmi tersebut digelar dengan mengangkat tema menjaga mutu pelayanan rumah sakit daerah di Era Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ).
"Pertama kita ingin sampaikan semangat kita kan peningkatan kualitas mutu layanan tentu pertama saya berharap bahwa ada networking di antara Arsada se Jawa Timur ini," kata Khofifah.
Mantan Mensos ini mengatakan dengan adanya networking antar rumah sakit bisa mengatasi masalah antrean dengan memanfaatkan jejaring antar rumah sakit dalam penggunaan alat kesehatan tertentu.
"Supaya bisa dibangun komunikasi secara lebih intensif. Misalnya begini, ada pasien di rumah sakit dia menunggu CT Scan, sampai berapa lama dia harus menunggu.
Lah ini kalau koneksitasnya terbangun baik antar rumah sakit, maka saya akan lebih cepat," kata Khofifah.
Kemudian juga pasien yang menunggu antrian MRI itu.
Dikatakan Khofifah jika pasien harus menunggu lama juga tidak baik, maka ia berharap sistem koneksi antar rumah sakit bisa membuat batas maksimal waktu tunggu seperti dwelling time di dunia kedermagaan.
"Nah, jadi kita bisa mengukur gitu berapa kita punya target, ibaratnya masa tunggu untuk menggunakan alkes tertentu itu masing-masing," kata Khofifah.
Selain penggunaan alkes dengan nerworking akan bisa dilakikan monitoring yang lebih baik dan intensif diantara 74 Rumah Sakit Daerah yang sudah menjadi satu kesatuan grup.
Di sisi lain, Khofifah menekankan pada seluruh Arsada Jatim agar tidak ada rumah sakit yang menolak pasien.
Termasuk jika ada pasien yang dalam master file kepsertaan BPJS pasien sudah terdelete.
"Gimana kalau pasien sudah di rumah sakit dia tidak tahu kalau di dalam masker file tidak ada lagi namanya.
Maka sudah ada surat dari BPJS bahwa meskipun dia didelete dari Master File sedangkan dia dalam pelayanan rumah sakit maka itu bisa undo data itu. Jadi kami harap tidak ada lagi sumber keresahan masyarakat," tegas Khofifah.
Di sisi lain, jajaran pengurus Arsada Jatim yang juga Direktur Utama RSUD Dr Soetomo, Joni Wahyuadi, mengatakan bahwa total ada 74 rumah sakit yang tergabung dalam Arsada Jatim.
Lima di antaranya adalah rumah sakit milik Pemprov Jatim dan juga ada rumah sakit di bawah UPT Pemprov Jatim.
Selain itu tergabung pula dalam Arsada adalah rumah sakit milik pemerintah daerah di Jawa Timur.
Pihaknya mengakui di era JKN saat ini yang menjadi tantangan adalah antrean. Dan antrean ini terjadi di semua negara yang menerapkan universal coverage.
Di Jawa Timur sendiri operasi yang mengalami antrean panjang adalah operasi tulang, dan operasi otak. Pasien harus antre menunggu operasi sampai tiga bulan.
"Kita yang terbanyak itu operasi tulang, operasi bedah otak. Itu antriannya sampai 300 orang lebih lalu operasi jantung antriannya bisa sampai 3 bulan.
Ini kita sedang terus jalin koneksitas jaringan itu dengan telemedicine. Jadi kita nanti dengan Rumah Sakit lain itu ya salah ngomong, komunikasi tentang kebutuhan menangani pasien," kata Joni.
Integrasi ini akan dijalin antar rumah sakit daerah baik di Jawa Timur juga di luar pulau Jawa.
Sehingga misalnya ada pasien yang antre di rumah sakit tertentu, dikomunikasikan ke rumah sakit lain yang bisa menangani dan ada kelengkapan alatnya tersedia.