"Jadi pemerintah harus lebih bijak lagi untuk bisa melihat kondisi real di lapangan," ucap Ahmad Mawardi.
"Jangan melihat di data saja, melainkan juga meninjau kondisi di setiap sekolah yang berada di setiap daerah (pelosok)" imbuhnya.
Ia berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah dapat sepadan dengan rencananya.
"Pemerintah harus betul-betul memikirkan dampaknya," ungkap dia.
"Sedangkan Juknis penghapusan itu saat ini masih belum ada, belum diluncurkan," pungkasnya.
• Bupati Sumenep Ungkap Duka KH Salahuddin Wahid Wafat, Sebut Gus Sholah sebagai Sosok Pemersatu
• Video Penyanyi Dangdut Lepas Baju dan Bra Telanjur Viral, Terungkap Tingkah Tak Pantas Biduan Lain