Baca tanpa iklan
Selain itu, ada juga syarat utama bansos Dinas Kemensos (Dinkemensos), seperti PKH.
"Syarat utama penerima bansos Dinkemensos seperti PKH yakni kartu sembako pasti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kecuali BST khusus penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid," kata dia.
• Rizki DA Melengos Pergi Saat Ditanya Bagaimana Kabar Nadya Mustika: Aku Kurang Begitu Paham Sih
• Kode Redeem Free Fire atau FF Terbaru, Segera Cek dan Tukarkan, Dapatkan Item Tas Old and Wolfrahh
Menurutnya, jika suatu keluarga belum terdaftar dalam DTKS, sementara saat pandemi Covid-19 muncul keluarga miskin baru yang terus bertambah karena dampak PHK dan masyarakat yang belum punya NIK.
Maka, Pemda bisa mengusulkan keluarga tersebut untuk mendaftar kartu sembako.
Untuk mengecek apakah Anda terdaftar dalam kartu sembako dapat melalui tautan https://cekbansos.siks.kemsos.go.id.
Dalam aplikasi itu, Anda diminta memilih ID, dan mengisikan nomor ID atau NIK, serta nama ART.
Nantinya akan keluar penerima bansos dan apa saja bansos yang diterima.
Sedangkan, jika ingin mengecek keterdaftaran kartu sembako secara langsung dapat mengunjungi Dinsos Kabupaten/Kota mengenai ketersediaan data.
Mekanisme pelaksanaan BST
Sementara itu, terkait mekanisme pencairan, Adhy menjelaskan, proses administrasi dari penetapan bank pada 16 Agustus 2020.
Kemudian, Kemensos menansfrer ke bank penyalur pada 23 Agustus 2020.
Adapun masyarakat penerima bansos menerima bantuan BST pada 27 Agustus 2020.
Namun, saat ini belum semua masyarakat mendapatkan bantuan BST.
Adhy mengatakan, penyaluran bansos BST diharapkan rampung pada pekan depan.
"Diharapkan minggu besok sudah selesai semua," imbuh dia.
Sementara, BST reguler dan kartu sembako akan terus disalurkan tiap bulannya hingga Desember 2020.
Mensos Laporkan Progress Penyerahan Bantuan Sosial Tunai ke DPR
Menteri Sosial Juliari Batubara melaporkan penyerahan bantuan sosial tunai (BST) dari pihaknya ke masyarakat kepada Komisi VIII DPR RI.
Diketahui, besaran BST pada April-Juni 2020 yakni Rp 600.000 per bulan untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM).
"Progress report bansos tunai, saat ini sudah masuk tahap kedua, walaupun memang dari target 9 juta belum full tercapai," ujar Juliari, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (24/6/2020).
Juliari mengatakan penyerahan BST tahap pertama dan kedua memang masih belum memenuhi target. Untuk tahap pertama baru terealisasi sebanyak 88,1 persen, sementara tahap kedua baru terealisasi sebanyak 87,33 persen.
"Tahap pertama kurang sedikit dari 9 juta dengan anggaran yang sudah kami salurkan Rp4,75 triliun. Dan tahap kedua saat ini realisasinya 87,33 persen dengan anggaran tersalurkan Rp4,19 triliun," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan pemerintah akan tetap berupaya target KPM BST terpenuhi sesuai target awal yakni 9 juta orang.
Juliari menegaskan pihaknya akan menyerahkan BST tahap ketiga dengan dibarengi pelunasan sisa dari tahap pertama dan kedua yang belum tersalurkan.
"Sisanya harus tetap kita salurkan. Karena itu di sisa waktu tahap kedua ini dan tahap ketiga seluruh sisa target itu harus kita serap. Sehingga targetnya tidak 9 juta lagi, tapi lebih dari 9 juta karena ada bawaan sisa target yang tahap sebelumnya," tandasnya.
(TribunMataram.com/ Asytari Fauziah) (Kompas.com/ Retia Kartika Dewi) (Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha Candraditya)