Ketua DPD Gerindra Jatim Meninggal

Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno Pernah Tolak Pilkada Digelar Tahun ini, Singgung soal Covid-19

Penulis: Bobby Koloway
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno saat temu jurnalis di Surabaya beberapa waktu lalu.

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Almarhum Ketua DPD Gerindra Jatim, Soepriyatno pernah mengajukan usulan agar Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan tahun depan.

Sebelum akhirnya Pilkada Serentak 2020 diputus diselenggarakan tahun ini, Soepriyatno menyebut, anggaran pilkada bisa dialihkan ke dalam penyelesaian wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Saat ini memang wabah Corona sedang merajalela," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (30/3/2020) lalu.

BREAKING NEWS - Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno Meninggal, Semasa Hidup Dikenal Suka Beri Petuah Baik ke Kader

Sosok Soepriyatno, Orang Kepercayaan Prabowo di Gerindra hingga Jabat Sejumlah Posisi Strategis

"Kami saat ini tengah melihat rencana Perppu APBN-P yang diajukan pemerintah kepada kita," sambung dia.

Menurutnya, dua hal yang seharusnya menjadi fokus APBN-P adalah penyelesaian wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Kami melihat rencana solusi dari pemerintah untuk menangani dua isu ini," kata Soepriyatno. 

Memburuknya situasi tersebut, menurutnya, cukup relevan apabila KPU sebagai pihak penyelenggara memilih untuk menunda pelaksanaan pilkada.

"Bisa ditunda setahun atau dua tahun. Sebab, menyangkut anggaran juga," katanya.

"Sekarang, anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya di ekonomi," lanjut dia.

"Sebab, dampaknya luar biasa, ini bukan main-main," katanya menambahkan.

129 Orang Peserta Demo Ricuh di Balai Kota Malang Jalani Rapid Test, Dua di Antaranya Reaktif

Pemkot Malang Rugi Ratusan Juta Akibat Kericuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mobil Plat Merah Rusak

Di bidang ekonomi, Soepriyatno menyebut, adanya pelemahan sektor industri dan wirausaha.

"Jangan sampai para pengusaha melakukan PHK. Ini malah bikin runyam lagi," ungkap dia.

"Sehingga, disini lah peran pemerintah akan hadir," katanya. 

Apabila dipaksakan, selain peserta pemilu, risiko yang sama juga akan diterima oleh penyelenggara pemilu apabila tetap melanjutkan tahapan di tengah pandemi.

"Pilkada kan juga ada tahapan. Beberapa tahapan kalau sudah dilakukan dalam situasi seperti ini kan juga repot," katanya saat dikonfirmasi kembali pada Mei lalu.

Halaman
123

Berita Terkini