Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Sejumlah Anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Sampang, Madura kembali melakukan penyegelan Rumah Sakit Nindhita, Senin (12/10/2020) malam.
Para pengunjuk rasa bahkan membentangkan poster bertuliskan kritik di pintu utama RS.
Anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Sampang menuntut bertemu Direktur Rumah Sakit Nindhita sebagai reaksi atas penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan pada Oktober lalu.
Poster besar itu dipasang di pagar sebelah Barat, bertuliskan 'Gedung ini kami tutup karena anti Pancasila'.
Meski begitu para anggota DKR tetap mengizinkan pengunjung RS Nindhita masuk, terlebih warga yang sakit.
Baca juga: Nikita Mirzani Terima Ancaman dari Pendukung Puan Maharani, Iwan Fals: Wah Repot Kalau Jin Udah Ikut
Baca juga: Pasien BPJS yang Ditolak Kini Menjadi Perhatian Khusus, DPRD Sampang Bakal Panggil Pihak RS Nindhita
Baca juga: Ibu Melahirkan Pakai BPJS Ditolak, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang Geruduk Rumah Sakit Nindhita
Sampai pukul 20.30 WIB, aksi itu sempat diwarnai cekcok dengan satpam dan sesekali terjadi aksi dorong di pintu RS.
Sebab puluhan anggota DKR tersebut ingin masuk untuk bertemu Direktur Rumah Sakit Nindhita.
Dan setelah beberapa lama tak bisa bertemu Direktur RS, anggota DKR meninggalkan lokasi.
Humas DKR Sampang, Maushul Maulana mengatakan pihaknya kecewa dengan pihak RS. Sebab,selama dua hari menggelar aksi protes,
Direktur Rumah Sakit Nindhita tidak menemui.
"Kami hanya ingin bertemu Direktur RS Nindhita untuk meminta kejelasan penolakan pasien BPJS padahal kondisinya emergency," ujarnya.
Kini ia bersama rekan-rekannya akan mencari langkah lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini.
"Selanjutnya kami akan melakukan langkah yang lebih konkret untuk mengusut tuntas permasalahan di RS Nindhita di mana ada pasien emergency peserta BPJS yang akan melahirkan, tetapi ditolak," terangnya.
Sebelumnya, Bagian Humas Rumah Sakit Nindhita, Zaini menyampaikan bahwa tuduhan kepada pihaknya salah sasaran. Dan ia menyatakan pihak yang menuduh RS Nindhita harus orang yang kompeten di bidangnya.
"Kalau memang salah, kita siap kok menerimanya. Namun, untuk pembuktiannya tidak cukup pada malam ini," kata Zaini.
Kasus penolakan pasien BPJS itu sebelumnya menjadi perhatia DPRD Kabupaten Sampang. Dan dewan berjanji akan memanggil pengelola Rumah Sakit Nindhita.
Anggota Komisi IV, Moh. Iqbal Fathoni mengatakan bahwa pihaknya menyikapi serius persoalan ini.
Sebab apapun bentuknya, keselamatan pasien harus didahulukan, bukan mendahulukan administrasi rujukan dan sebagainya.
"Jadi intinya pasien harus ditangani terlebih dahulu, pertama pelayanan dilakukan terlebih dahulu," ujar Iqbal kepada TribunMadura.com, Senin (12/10/2020).
Baca juga: Pasien BPJS yang Ditolak Kini Menjadi Perhatian Khusus, DPRD Sampang Bakal Panggil Pihak RS Nindhita
Baca juga: Tak Sengaja Sentuh Kabel, Satu Keluarga di Bojonegoro Tewas Mengerikan, Simak Kronologi Lengkapnya
Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa PMII dan GMNI Sumenep Gelar Unjuk Rasa Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
Pihaknya berencana melakukan pemanggilan pada Rumah Sakit Nindhita maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. Iqbal juga mengakui permasalahan semacam ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat.
Bahkan ia mendengar, Rumah Sakit Nindhita diduga pernah melakukan pungutan kepada pasien BPJS.
"Permasalahannya ini lebih gila, pasien mau melahirkan tetapi ditolak," tegasnya.
Dan dewan ingin menuntut BPJS untuk mencabut kerjasama dengan RS Nindhita. Hal itu juga akan ditegaska kepada pemda agar mencabut izin Rumah Sakit Nindhita.
"Untuk pemanggilan pihak RS Nindhita ataupun Dinkes, masih dalam tahap diskusi bersama komisi IV," pungkasnya.