Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Berbagai berita seputar wilayah Madura, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, terangkum dalam berita Madura terpopuler.
Berita Madura terpopuler edisi Senin 11 Januari 2021 diawali dengan ribuan Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sampang dikeluarkan sebagai penerima manfaat program sembako.
Terhapusnya data para KPM program BLT Kemensos itu terjadi lantaran ada kesalahan pada input data kependudukan.
Kemudian, berita selanjutnya datang dari Bangkalan, di mana Bupati RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) yang akan menjadi orang pertama sebagai sampling vaksinasi Covid-19.
Baca juga: 13 Wilayah di Pamekasan Kembali Tergenang Banjir Luapan Sungai, Air Masuk ke Pemukiman Warga
Baca juga: SINOPSIS Ikatan Cinta Senin 11 Januari 2021, Andin Curiga Aldebaran Punya Rahasia dengan Wanita Lain
Baca juga: Gubernur Jawa Timur Pastikan Aturan PPKM Berbeda dari PSBB, Ini Perbedaan dan Sektor Kelonggarannya
Berita Madura terpopuler ketiga diisi berita lampu penerangan jalan umum (PJU) di Sampang akan diberlakukan menggunakan smart.
Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengawasan atau perawatan terhadap setiap PJU yang terpasang di wilayah Kabupaten Sampang.
Berikut berita Madura terpopuler yang dirangkum TribunMadura.com :
1. Ribuan Keluarga di Sampang Dikeluarkan dari KPM Penerima Sembako
Ribuan Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, Madura dikeluarkan sebagai penerima manfaat program sembako.
Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, M Nashrun mengatakan, ada sebanyak 9.753 penerima program BPNT pada tahun 2021dikeluarkan sebagai penerima.
Terhapusnya data para KPM program BLT Kemensos itu lantaran ada kesalahan pada input data kependudukan
Sehingga, kata dia pada awal tahun kemarin sejumlah penerima melakukan protes.
"Warga melakukan protes karena kartu keluarga sejahtera (KSS) program BPNT saat akan melakukan penggesekan ke e-Warong tidak bisa karena saldo nol," ujarnya kepada TribunMadura.com, Minggu (10/1/2021).
Ia menambahkan, penghapusan KPM dilkaukan berdasarkan surat edaran kementerian sosial RI Nomor: 2867/4.4.1/DI/12/2020, yang dikeluarkan pada Desember 2020 kemarin.
"Jadi yang menghapus bukan Dinas Sosial melainkan langsung dari pusat," terangnya.